Referendum Donbass Menguat, NATO Buru-buru Sampaikan Strategi Teranyar

Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk (LPR dan DPR) akan mengadakan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia akhir pekan ini, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Selasa (20/9/2022).

Stoltenberg menyebut mereka tidak sah dan menuntut lebih banyak dukungan untuk Ukraina dari “komunitas internasional.”

Baca Juga: Ukraina Boleh Bernapas Lega tapi Aroma Senjata Nuklir Tercium, Eks Pentolan NATO Takut Putin Seperti 'Tsunami'

“Referendum palsu tidak memiliki legitimasi dan tidak mengubah sifat perang agresi Rusia terhadap Ukraina,” kata Stoltenberg di Twitter, menyebutnya “eskalasi lebih lanjut dalam perang Presiden Rusia Vladimir Putin.”

“Masyarakat internasional harus mengutuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini dan meningkatkan dukungan untuk Ukraina,” tambah Stoltenberg.

Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk (LPR dan DPR) akan mengadakan pemungutan suara untuk penyatuan dengan Rusia pada 23-27 September, kata para pemimpin mereka pada Selasa pagi. Wilayah yang dikuasai Rusia di wilayah tetangga Zaporozhye dan Kherson juga akan memilih mulai Jumat.

Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan menggemakan kecaman Stoltenberg pada konferensi pers Gedung Putih pada hari Selasa, menyebut referendum itu "penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial."

“Kami tidak akan pernah mengakui wilayah ini sebagai apa pun selain bagian dari Ukraina,” tambah Sullivan.

Beberapa wilayah Ukraina menolak untuk mengakui legitimasi pemerintah di Kiev setelah kudeta yang didukung AS terhadap presiden terpilih pada Februari 2014.

Krimea mengadakan referendum untuk bergabung kembali dengan Rusia pada bulan Maret tahun itu --yang juga ditolak oleh NATO-- sementara Donetsk dan Lugansk mendeklarasikan kemerdekaan.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus kepada Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.