Petani Teriak Sulit Dapat Pupuk Subsidi, Mentan SYL: Tidak Semua Harus dengan Subsidi

Menanggapi keluhan para petani terkait sulitnya mendapat pupuk subsidi dari pemerintah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyebut bahwa pihaknya sama sekali tidak mengurangi jumlah subsidi bagi para petani. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa petani seharusnya tidak hanya mengandalkan subsidi yang diberikan pemerintah.

"Kan tidak semua harus dengan (pupuk) subsidi, karena pertanian kan berproses ekonomi kan kita. Ada pembelinya dan lain-lain. Kalau subsidi, tidak ada yang pengurangan. Jadi kurang lebih subsidi (yang disediakan) tahun lalu, itu juga yang (didistribusikan) dilakukan," kata SYL saat diwawancarai di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (21/9/2022).

Baca Juga: Harga Daging Naik, Mentan SYL: Jangan Pakai PMK sebagai Alasan!

Menurut SYL, saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mempertajam bahan-bahan pangan dasar yang dimiliki negara, kendati belum menjadi bahan baku utama. Selain itu, ia juga menegaskan harga pupuk di dunia memang mengalami kenaikan yang berlipat-lipat.

"Yang dilakukan sekarang adalah mempertajam ke pangan-pangan dasar yang ada, ya belum menjadi utama. Tentu saja diharapkan menggunakan subsidi, supaya mekanan kita bisa kita jamin, karena (harga) pupuk di dunia kan memang naik 3-4 kali lipat di luar (negeri) itu," katanya.

SYL menyebut ketersediaan pupuk mesti seimbang dengan indikator-indikator tertentu. Dia menegaskan tidak semua tanaman mesti menggunakan pupuk kimia, melainkan bisa juga dengan pemanfaatan pupuk organik.

Baca Juga: Harga Pupuk Melonjak, Nasib Petani Sawit di Ujung Tanduk

"Tidak semua harus dengan pupuk kimia, kan? Pupuk organik harus bisa dimanfaatkan," tegasnya.

Kendati begitu, SYL menyebut persoalan yang terjadi jika memakai pupuk organik hanya di produktivitas tanaman. Hal tersebut bisa diakali dengan berbagai macam cara.

"Salah satu yang didorong oleh Kementan UPO (unik pupuk organik). Nah itu kalau itu, tentu tidak dibagi-bagi kalau UPO, tapi belajar dari tempat yang UPO sudah jalan itu menjadi sangat penting, menggunakan pupuk organik yang ada, menggunakan tumbuhan sendiri itu jalan," jelas dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nusron Wahid, dalam rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut bahwa susahnya petani dalam mendapatkan pupuk subsidi disebabkan oleh penetapan politik subsidi yang dinilai belum menemukan titik terang.

Baca Juga: Penetapan Harga Timbulkan Masalah, Petani Makin Kesulitan Peroleh Pupuk Subsidi

Penerapan politik subsidi, dinilai sejalan dengan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

"Dengan model politik subdisi semacam ini, efektif apa tidak? Karena faktanya masih menciptakan kegaduhan dan masih ada image pupuk langka. Kalau melihat dari produksi, itu nggak ada pupuk langka. Wong kita ekspor 1–2 juta (pupuk) kok, tapi memang persoalannya politik subsidi," kata Nusron di Ruang Rapat Komisi VI, Selasa (20/9/2022).

Baca Juga: Menlu Retno Sambut Baik Langkah PBB Pastikan Pasokan Pangan dan Pupuk dari Ukraina dan Rusia

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut bahwa kelangkaan pupuk subsidi sudah diteriakkan oleh para petani. Dia juga menyebut bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 25 ton, sedangkan yang tercatat di Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok penerima subsidi hanya 9 ton.

"Itu pasti petani akan berteriak karena hanya mendapat 1/3 dari kebutuhan mereka," jelasnya.