Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Relatif Baik, Ini Alasannya!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa ekonomi Indonesia relatif baik karena telah berhasil bertahan di tengah gempuran pandemi Covid-19.

"Untuk negara sebesar kita, geografis yang rumit, Indonesia termasuk yang relatif baik," kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (22/9/2022).

Baca Juga: ADB Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,4% di 2022

Adapun indikator yang dilihat untuk terbilang Indonesia relatif baik ialah dari sisi jumlah kasus harian, jumlah vaksinasi, dan juga kemampuan Indonesia dalam menangani dan merawat masyarakat yang terkena Covid-19.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengatakan, "Kita juga Indonesia prestasi yang kedua, kita termasuk negara yang sedikit pada tahun 2021 tahun lalu sudah bisa GDP-nya, ekonominya melewati masa pre-pandemi, yaitu 2019. Bahkan pertengahan tahun."

Hal itu tentu suatu hal yang luar biasa, lanjutnya, banyak negara jika bicara ASEAN, G20, atau negara negara lain di luar G20 dan ASEAN, banyak yang bahkan sampai hari ini belum mencapai atau pulih ekonominya melewati kondisi pre-pandemi. 

"Jadi itu adalah suatu prestasi dari bapak/ibu sekalian menggunakan APBN sebagai countercyclice penanganan covid dan pemulihan ekonomi," ujarnya.

Bendahara negara tersebut juga menyebut bahwa itu merupakan sebuah prestasi ketika berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan menggunakan instrumen APBN yang relatif prudent, yaitu untuk bisa menangani Covid, memulihkan ekonomi, defisit dan tambahan utang negara itu relatif sangat terkendali dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

"Ada yang bisa mencapai defisitnya double digit 10% hingga 15%, dan bahkan ekonominya belum pulih. Defisit kita tahun 2020 di 6%, (lalu) turun 4,7%, dan tahun ini diharapkan turun lagi," ucap Sri Mulyani.

Melihat hal tersebut, ini artinya Pemerintah Indonesia telah menggunakan instrumen keuangan negara dan keuangan daerah secara hati-hati, proper, dan bertanggung jawab.