China: Rusia dan Ukraina Coba Jangan Setop Dialog untuk Perdamaian

Warta Ekonomi, Beijing -

China akan menjunjung tinggi posisi yang "adil" dalam konflik Ukraina, serta mempromosikan negosiasi dan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

“Diharapkan semua pihak tidak akan menghentikan upaya dialog dan bersikeras untuk menyelesaikan masalah keamanan melalui pembicaraan damai,” kata Wang kepada Menlu Rusia Sergey Lavrov di sela-sela sesi Majelis Umum PBB di New York pada Rabu (21/9/2022).

Baca Juga: Pengamat Militer Buka-bukaan Dampak Paling Buruk Jika China Berperang dengan Taiwan

Wang menekankan bahwa China akan “terus menegakkan posisi yang objektif dan adil, dan mempromosikan perdamaian dan negosiasi,” kata sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.

Sikap Beijing muncul setelah Rusia pada Rabu mengumumkan mobilisasi militer parsial sehubungan dengan pengumuman referendum di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan sebagian Zaporizhzhia untuk bergabung dengan Rusia akhir pekan ini.

Pernyataan itu mengatakan Lavrov memegang posisi Rusia bahwa “keamanan tidak dapat dibagi.”

“Rusia masih bersedia menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi,” kata dia.

“China bersedia bekerja sama dengan Rusia,” kata Wang, sambil menambahkan: “Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan negara-negara besar yang bertanggung jawab, China dan Rusia harus memainkan peran mereka.”

Kedua belah pihak juga membahas situasi di Semenanjung Korea.

Wang juga bertemu Catherine Colonna, Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis.

“Kami berdua mendukung dunia multi-kutub dan demokrasi yang lebih besar dalam hubungan internasional, dan mendukung penegakan peran sentral PBB dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional,” kata Wang kepada Colonna.

Pertemuan itu digelar di tengah isu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Olaf Scholz dari Jerman dapat berkunjung secara terpisah ke Beijing akhir tahun ini pada November untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping.