Kredit Foto: PLN
Beredarnya wacana yang dilontarkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah terkait penghapusan listrik golongan 450 Volt Ampere (VA) mendapat respons yang beragam dari beberapa akademisi hingga pemerintah itu sendiri.
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Agus Sutanto menilai wacana penghapusan listrik golongan 450 VA dan penaikan jadi golongan 900 VA, adalah tidak tepat dan layak ditolak.
"Sebab secara faktual masih banyak masyarakat yang hanya butuh 450 VA, bahkan kurang," ujar Agus saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Selasa (20/9/2022).
Baca Juga: Kendaraan Listrik Dinilai Lebih Ekonomis, Ini Buktinya
Agus mengatakan, jika memang akan membatasi subsidi dan tepat sasaran, maka paling tepat adalah batasi pemakaiannya. Ia mencontohkan seperti 60 kWh per bulan untuk kelompok rentan, maka lebih 60 kWh, maka dikenakan tarif nonsubsidi.
Menurutnya, jika konsep subsidi listrik bersifat gelondongan berdasar golongan VA-nya, memang berpotensi besar salah sasaran.
"Pekerjaan rumah pemerintah adalah memetakan kelompok masyarakat yang harus naik ke 900VA dan kelompok masyarakat yang tetap bertahan di 450VA. Jadi, listrik golongan 450 VA tetap dibutuhkan. Dan YLKI tidak sepakat penghapusan golongan pelanggan 450 VA. YLKI mendorong pembatasan pemakaian kWh per bulan, misalnya maksimal 60 kWh untuk golongan 450VA," ujarnya.
Lanjutnya, alasan pemerintah menghapus kelebihan listrik PLN dinilai tidak adil dan tidak akan terserap, jika dibebankan pada konsumen rumah tangga.
"Over supply listrik harusnya diserap sektor industri dan bisnis, bukan rumah tangga miskin," ungkapnya.
Di sisi lain, over supply perlu didistribusikan ke wilayah lain di Indonesia, sehingga tidak hanya berpusat di Jawa-Bali saja.
"Jangan sampai penghapusan 450VA sebagai cara terselubung untuk menaikkan tarif golongan 450VA dengan memindahkan ke golongan 900VA," tutupnya.
Tolakan Tegas
Pegiat media sosial, Husin Alwi Shihab dengan tegas menolak penghapusan listrik daya 450 VA karena menyusahkan rakyat.
Pria yang akrab disapa Habib Husin ini menyoroti usulan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah tersebut dengan kritikan menohok.
Husin Shihab menyebut usulan pengalihan daya 450 VA ke 900 VA itu hanya akan membuat rakyat kalangan bawah tambah susah.
Sebab, mereka akan membayar lebih beban listrik jika harus pindah ke golongan yang lebih tinggi.
"Di mana hati nuraninya? 450 VA hanya untuk rakyat kecil/pedagang kecil, kalau dihapus akan mempersulit mrk," kata Husin Shihab di akun Twitter miliknya, Minggu (18/9/2022).
Mantan kader PSI itu meminta anggota dewan untuk berhati-hati merumuskan kebijakan. Jangan sampai justru merugikan kepentingan rakyat.
"Sebagai wakil rakyat tiap kali buat kebijakan mesti niatnya untuk kepentingan rakyat dan jika sudah menyusahkan rakyat mesti segera dilengserkan wakil rakyat tsb!" pungkasnya.
Harus Dibarengi dengan Subsidi
Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan bilamana memang pemerintah ingin menghapuskan listrik dengan kapasitas 450 volt ampere (VA) harus dibarengi dengan pemberian subsidi.
"Kalau 450 VA dihapus kemudian dinaikkan menjadi 1.300 VA, subsidi pelanggan 450 VA dan sebagian 900 VA harus tetap diberikan, kalau tidak sudah pasti memberatkan konsumen penerima subsidi," ujar Fahmy saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Selasa (20/9/2022).
Bukan hanya itu, Fahmy menilai penaikan daya dari 450 VA ke 1.300 VA harus satu paket dengan program konversi LPG 3 Kg ke kompor listrik.
Pasalnya, penaikan tersebut memungkinkan seluruh pelanggan menggunakan kompor listrik, yang membutuhkan voltase tinggi.
"Konversi ke kompor listrik tidak semata atasi masalah over supply PLN, tetapi juga atasi pengurangan subsidi LPG 3 Kg yang salah sasaran. Tidak benar kalau penaikan untuk mengatasi keuanga PLN akibat over supply," ujarnya.
Lebih lanjut, over supply PLN hanya bisa diatasi dengan dua solusi. Pertama, jualan setrum dari IPP dihentikan selama tidak dipakai.
"Kedua, PLN bersama kementerian lainnya mendorong investasi swasta meningkatkan kapasitas produksi sehingga konsumsi listrik meningkat," tutupnya.
Bukan Kebijakan Tabu
Wacana penghapusan listrik golongan 450 volt ampere yang dilontarkan oleh anggota DPR RI dan dibantah oleh pemerintah maupun PT PLN (persero) bukanlah hal yang tabu untuk dilaksanakan.
Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan jika pun nanti wacana ini dijalankan dengan beberapa catatan agar tarifnya tidak berubah, tetap menggunakan tarif subsidi.
"Jangan sampai justru nanti menambah beban bagi masyarakat," ujar Mamit saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Selasa (20/9/2022).
Mamit mengatakan, dengan adanya perubahan daya ini, masyarakat mampu menggunakan peralatan listrik lebih banyak seperti televisi, alat masak hingga usaha yang dijalankan.
"Belum lagi misalnya mereka punya usaha jahit, dulu mesin jahit satu sekarang bisa nambah jadi dua sehingga produktivitas meningkat. Tapi catatan saya, tarifnya enggak berubah," ujarnya.
Lanjutnya, ke depan pemerintah tinggal menghitung kekuatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam menanggung subsidi tersebut, bilamana semua ke daya yang lebih besar dengan tetap menggunakan tarif subsidi.
Selain itu, over supply ini harus dilakukan dengan upaya-upaya lain seperti pembukaan kawasan industri baru yang listriknya dari PLN.
"Mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga serapannya naik. Selain itu program kendaraan listrik dimasifkan juga," tutupnya.
Respons PLN
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti
