Dibongkar Loyalis Putin: Konflik Ukraina Bisa Beres dalam Beberapa Hari

Warta Ekonomi, Minsk -

Jika kekuatan Barat mendukung penyelesaian damai di Ukraina, permusuhan antara Moskow dan pasukan Kiev bisa berakhir hanya dalam beberapa hari, Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko mengatakan pada Jumat (30/9/2022), mendesak negara-negara Eropa "untuk sadar" dan menghentikan pertumpahan darah.

Belarus menganggap pertempuran antara "masyarakat persaudaraan" Ukraina dan Rusia sebagai "tragedi besar," kata Lukashenko, berbicara pada presentasi surat kepercayaan oleh duta besar asing di Minsk.

Baca Juga: Berapi-api Terima Wilayah Baru ke Rusia, Putin: Rakyat Telah Memilih Pilihan Mereka

“Konflik ini adalah konsekuensi langsung dari intrik strategis dan kebodohan terbesar, yang ditampilkan terutama oleh politisi Barat,” katanya.

Namun, beberapa aktor, termasuk negara-negara UE, mengatakan mereka ingin permusuhan diakhiri, kata Lukashenko.

“Jika orang Eropa dengan tulus menginginkan ini, perdamaian dapat dicapai dalam beberapa hari,” tambahnya.

Dia mendesak kekuatan Barat untuk "sadar" dan "melakukan segalanya untuk memastikan bahwa ada perdamaian di bumi ini."

Presiden Belarusia juga mengatakan bahwa Belarus selalu mendukung upaya diplomatik dalam menyelesaikan konflik, mencatat bahwa negaranya menjadi tuan rumah tiga putaran pembicaraan Ukraina-Rusia.

Dia mengacu pada negosiasi yang terjadi pada akhir Februari dan awal Maret, beberapa hari setelah Rusia meluncurkan operasi militernya. Upaya diplomatik ini gagal untuk mengakhiri permusuhan.

“Mengapa negosiasi ditutup, siapa yang melakukan ini? Ini adalah pertanyaan retoris,” katanya, berbicara kepada para duta besar. “Seseorang membutuhkan pertumpahan darah ini. Siapa? Anda, para diplomat, cari tahu,” tambahnya.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.