Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tuding Anies Dikriminalisasi KPK, Relawan Bereaksi Keras: Ini Bertentangan dengan Retorika Menkopolhukam Mahfud!

Tuding Anies Dikriminalisasi KPK, Relawan Bereaksi Keras: Ini Bertentangan dengan Retorika Menkopolhukam Mahfud! Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

"Tindakan untuk melibatkan KPK dalam kompetisi politik berpotensi mengancam bangunan negara hukum dan dapat mengubah wajah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Ini bertentangan dengan retorika pemerintah, sebagaimana diungkapkan Menkopolhukam Mahfud, yang ingin memperbaiki integritas penegakan hukum melalui peta jalan baru reformasi hukum," kata Romli. 

Sekjen SKI itu menyatakan, Anies Rasyid Baswedan merupakan figur yang mendapatkan dukungan luas dari rakyat untuk maju dalam Pilpres 2024. 

Baca Juga: Santer Kabar KPK Paksakan Status Tersangka, Anies Baswedan Dihujani Doa dan Harapan: Semoga Anies Lahirkan Sejarah Baru...

Walaupun belum dideklarasikan secara resmi oleh parpol, dukungan terhadap pencapresan Anies telah dinyatakan oleh berbagai kelompok dan komunitas masyarakat di seluruh provinsi. 

Tiga parpol, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, bahkan telah membahas rencana berkoalisi untuk mengusung pencalonan Anies. 

"Kami mengingatkan, jangan sampai tindakan 'ngebut' ala KPK itu dibaca sebagai upaya politik untuk menghalang-halangi munculnya pemimpin perubahan yang dikehendaki rakyat," terang Jati.  

Jati menambahkan, adanya indikasi 'kriminalisasi' terhadap Anies melalui kasus Formula E menjadi pertanda bahwa upaya masyarakat untuk mengusung pemimpin yang mereka kehendaki dalam Pilpres 2024 bakal tidak mudah. 

Baca Juga: Ketua KPK Mau Jegal Anies Baswedan, Gus Nadir: Berbahaya...

Karena itu, SKI menyerukan kepada segenap pendukung Anies agar selalu merapatkan barisan dan meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, mereka juga didorong semakin menguatkan jejaring dan kolaborasi. 

"Kita harus bersama-sama melindungi momentum 2024 dari upaya-upaya yang bertentangan dengan garis demokrasi. Seluruh pihak harus menjaga agar jangan sampai institusi negara yang strategis seperti KPK dipakai sebagai alat politik," kata dia. 

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: