Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) didampingi Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana (kiri) melambaikan tangannya usai menyampaikan konferensi pers Kinerja KPK pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/8/2022). KPK mengungkap sejumlah keberhasilan kinerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, diantaranya penurunan kasus korupsi pada semester awal 2022 dan pelaksanaan program pendidikan anti korupsi dengan menggaet partisipasi partai politik. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Emrus menambahkan, pendapat para aktor politik tersebut tidak disertai fakta, data, dan bukti hukum yang kuat.
"Para aktor sosial politik tersebut sedang melakukan politisasi penegakan hukum di ruang publik," ungkapnya.
Emrus juga menilai wacana tersebut tidak mendidik kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat dan berpotensi mengganggu upaya KPK memberantas korupsi di Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
