Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pengamat Sesalkan Isu Firli Bahuri Jegal Anies Nyapres: Ganggu Kerja KPK!

Pengamat Sesalkan Isu Firli Bahuri Jegal Anies Nyapres: Ganggu Kerja KPK! Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) didampingi Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana (kiri) melambaikan tangannya usai menyampaikan konferensi pers Kinerja KPK pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/8/2022). KPK mengungkap sejumlah keberhasilan kinerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, diantaranya penurunan kasus korupsi pada semester awal 2022 dan pelaksanaan program pendidikan anti korupsi dengan menggaet partisipasi partai politik. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu liar soal adanya upaya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menargetkan Anies Baswedan dinilai buruk oleh pengamat politik Emrus Sihombing. Konon, Firli memaksakan stastus tersangka pada Anies dalam kasus Formula E meski belum ada cukup bukti.

Menurut Emrus, Firli tak pernah menargetkan sosok tertentu agar diproses atas dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: KPK Tidak Bisa Menjegal Anies Baswedan, Urusannya Kini dengan NasDem Juga

"Kecuali ada cukup bukti hukum keterlibatan dugaan tindak pidana korupsi," tegas Emrus kepada GenPI.co, Senin (3/10/2022).

Menurut Emrus, pandangan beberapa oknum aktor sosial atau politik di media sosial yang mengatakan KPK bermanuver menjegal Anies untuk Pilpres 2024 merupakan framing semata.

"Sebab, pesan komunikasi politik yang dilontarkan aktor politik tersebut dipastikan didorong oleh kepentingan politik orang yang bersangkutan," ungkapnya.

Oleh sebab itu, menurut Emrus, pernyataan-pernyataan para aktor politik tersebut berpotensi menimbulkan manipulasi persepsi publik. "Pandangan tersebut sangat-sangat berlebihan dan cenderung tidak berdasar," terang dia.

Emrus menambahkan, pendapat para aktor politik tersebut tidak disertai fakta, data, dan bukti hukum yang kuat.

Baca Juga: NasDem Resmi Deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024, Ridwan Kamil Ngaku Senang: Sebagai Sahabat...

"Para aktor sosial politik tersebut sedang melakukan politisasi penegakan hukum di ruang publik," ungkapnya.

Emrus juga menilai wacana tersebut tidak mendidik kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat dan berpotensi mengganggu upaya KPK memberantas korupsi di Indonesia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: