Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Penghentian Siaran TV Analog di Jabodetabek Ditunda, Ini Alasan Kominfo

Penghentian Siaran TV Analog di Jabodetabek Ditunda, Ini Alasan Kominfo Kredit Foto: Unsplash/Obayda PH
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan penundaan penghentian siaran analog (ASO) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang sebelumnya akan berlaku mulai Rabu (5/10/2022).

Migrasi dari siaran tv analog ke tv digital di Jabodetabek akan dilakukan serempak dengan seluruh wilayah di Indonesia pada 2 November, mendatang.

Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ismail mengatakan, alasan penundaan sehubungan dengan permintaan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau (ATVSI) dan sejumlah lembaga penyiaran swasta (LPS).

Mereka melayangkan surat permintaan secara resmi ke Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate agar ASO Jabodetabek tanggal 5 Oktober 2022 dimundurkan dan selanjutnya dapat dilaksanakan serentak pada tanggal 2 November 2022.

"Atas permintaan tersebut, maka ASO Jabodetabek ditunda dan akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 WIB. ATVSI dan LPS yang bersangkutan menyatakan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan seluruh langkah-langkah persiapan teknis ASO pada 2 November 2022," kata Ismail dalam keterangan persnya secara daring, Rabu (5/10/2022).

Ismail menjelaskan, untuk penyaluran Set Top Box (STB) di wilayah Jabodetabek, hingga saat ini sudah 96,4%  atau sekitar 462.038 rumah tangga. Penyaluran STB ini merupakan salah satu penentuan tingkat kesiapan penerapan ASO suatu wilayah.

"Itu sudah terdistribusi 96% lebih untuk masyarakat di Jabodetabek. Sisanya ini masih terus berjalan dan umumnya ya itu masalah klarifikasi data dan sebagainya di masyarakat," ujar Ismail.

Ismail pun mengajak masyarakat yang perangkat televisinya belum mendukung siaran digital untuk memberi Set Top Box. Dia mengatakan, banyak manfaat yang akan dirasakan dari siaran digital mulai dari siaran TV yang lebih bersih, jernih serta lebih banyak pilihan program siaran dibandingkan dengan siaran TV siaran analog.

Saat ini, kata Ismail, terdapat 45 produsen perangkat STB dalam negeri yang memproduksi 70 tipe STB untuk memenuhi kebutuhan STB masyarakat. "Hingga saat ini ASO telah dilakukan di 18 wilayah layanan yang mencakup 40 kabupaten kota. Sehingga masih akan dilakukan ASO di 94 wilayah pelayanan lainnya," ujarnya.

Selain itu, Ismail juga menyampaikan dari target migrasi siaran digital 112 wilayah siaran di 341 kabupaten kota di seluruh Indonesia, sudah 90 wilayah siaran wilayah layanan tersedia infrastruktur multiplexing. Sementara, lembaga penyiaran yang sudah melakukan migrasi ke siaran digital ada 556 lembaga TV dan 600 dari 693 pemegang izin siaran analog.

Untuk 22 wilayah daerah yang belum mendapat siaran digital saat ini sedang dilakukan pembangunan multipleksing oleh LPP TVRI, yang dibiayai oleh dana APBN dan diharapkan selesai tepat waktu.

Sekretaris Jenderal ATVSI, Gilang Iskandar membenarkan adanya permintaan penundaan penerapan ASO dari ATVSI dan lembaga penyiaran swasta. Dia mengatakan, salah satu alasan penundaan adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki perangkat STB.

"Alasan itu adalah kondisi real atau kondisi objektif yang ada di masyarakat kita," ujarnya.

Dia mengatakan, data Nielsen per 27 September 2022 menunjukkan dari populasi pemirsa televisi di Jabodetabek sekitar 21 juta, baru 26 persen yang Free to Air (FTA) atau sekitar 7,2 juta. Sedangkan yang menggunakan plus pay TV dan digital ready sekitar 40%.

Karena itu, Gilang menilai perlu waktu tambahan untuk kembali menyosialisasikan migrasi siaran digital ke masyarakat, terutama penggunaan STB. "Ini artinya kita memerlukan waktu lah paling tidak satu bulan ini untuk menggencarkan bersama Kominfo secara masif, sosialisasi supaya masyarakat segera beralih dengan cara memiliki STB atau pesawat televisi penerima siaran digital," katanya.

"Itu kondisi real-nya yang terjadi kenapa kita mengusulkan, toh waktunya juga dari November dari Oktober November tidak sampai satu bulan ya, lebih baik waktu ini kita manfaatkan untuk mengejar sosialisasi," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Bagikan Artikel: