Pemkab Garut Masih akan Verifikasi Data Sekolah yang Rusak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut berencana melakukan perbaikan terhadap ratusan sekolah yang rusak pada 2023. Saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut masih melakukan verifikasi data sekolah yang rusak tersebut.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Suryana, mengatakan, pihaknya sudah memiliki data sekolah yang rusak. Data itu akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan.

"Insya Allah sesuai keterangan dari Bupati, kami menyiapkan data sekolah rusak. Sekarang datanya sedang dirapikan," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Selasa (18/10/2022).

Ia belum bisa memastikan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melakukan perbaikan itu. Namun, ia memastikan dana yang akan digunakan untuk perbaikan sekolah bersumber dari APBD Kabupaten Garut 2023.

"Anggarannya saya kurang paham. Namun data yang ada di sekolah itu 350 unit. Itu sedang diverifikasi oleh pimpinan," kata dia.

Suryana mengatakan, perbaikan sekolah itu akan diprioritaskan untuk yang rusak berat, terutama yang sudah roboh atau yang membahayakan siswa. Nantinya, perbaikan sekolah akan dilakukan setelah verifikasi dilakukan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Yudha Tuja Purnawan, mengatakan, pihaknya belum menerima informasi terkait rencana Pemkab Garut untuk melakukan perbaikan terhadap ratusan sekolah yang rusak. Sebab, DPRD Kabupaten Garut belum mulai melakukan pembahasan anggaran 2023. 

"Yang disampaikan Bupati harus dibuktikan oleh RKA Dinas Pendidikan," kata dia. Kendati demikian, Yudha akan mengapresiasi apabila Pemkab Garut benar-benar menganggarkan untuk kebutuhan perbaikan atau rehabilitasi terhadap ratusan sekolah yang rusak. Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki, ruang kelas yang rusak di tingkat sekolah dasar daerah itu mencapai 985 unit.

"Saya pikir 350 lokal itu cukup ideal. Kan yang rusak berat ada 900an. Artinya 350an itu sepertiganya. Namun itu harus dibuktikan dalam RKA. Kalau itu sudah ada di RKA, kami akan apresiasi," ujar dia.

Menurut dia, Pemkab Garut memang harus membuktikan keberpihakannya kepada publik, salah satunya melalui rehabilitasi ruang kelas rusak. Pasalnya, ruang kelas rusak itu sangat mengancam keselamatan para peserta didik.

Yudha menilai, perbaikan ratusan sekolah itu sebenarnya sangat mungkin dilakukan oleh Pemkab Garut. Asalkan, Pemkab Garut mau melakukan efisiensi anggaran.

"Tinggal efisiensi belanja barang jasa yang tahun ini mencapai Rp 1,3 triliun. Kalau itu bisa ditekan, bisa dialihkan untuk perbaikan ruang kelas rusak," kata dia.

Sebelumnya, Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengungkapkan, sebanyak 44 persen dari APBD Kabupaten Garut, atau sekitar Rp 1.8 triliun berada di Dinas Pendidikan (Disdik) Garut. Namun, dari angka tersebut, tidak ada anggaran yang secara langsung untuk infrastruktur.

"Rp 1,8 triliun itu gaji guru itu ada Rp 600 miliar, BOS Rp 350 miliar, sertifikasi Rp 350 miliar. Nggak ada (yang ke infrastruktur). Makanya untuk infrastruktur itu kita butuh Rp 100 miliar," kata dia melalui siaran pers, Senin (17/10/2022).

Meski begitu, Rudy mengatakan, pihaknya berkomitmen akan memperbaiki sekitar 350 sekolah di Kabupaten Garut yang mengalami kerusakan. Setiap sekolah yang mengalami kerusakan akan diberikan dana maksimal Rp 100 juta untuk memperbaiki kerusakan yang ada.

"Sekarang ini kami akan komitmen yang rusak beratnya itu ada 350 sekolah diganti tahun depan dari APBD. Kami akan fokuskan ada yang maksimal Rp 100 juta, ada yang Rp 50 juta, kebanyakan Rp 80 juta," kata dia.