Demi Petani, Pusat dan Daerah Bersinergi, Percepat Realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digagas pemerintah guna meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat tidak begitu sulit, hanya saja bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk BPDPKS. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dalam Forum Group Discussion (FGD) bertemakan “Penguatan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk Kesejahteraan Pekebun” pada pekan lalu. 

Lebih lanjut dikatakan Isran, buktinya, mengumpulkan dana ekspor kelapa sawit begitu gampang, tetapi pendistribusiannya memang yang sulit. Jadi, tinggal bagaimana menyalurkan dana tersebut ke petani sawit secara menyeluruh.

Baca Juga: Minyak Sawit Punya Peran Penting dalam Biodiesel Global

“Salah satunya melalui program PSR, dengan tujuan meningkatkan produktivitas sawit yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit,” kata Isran, dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Perlu diketahui, pelaksanaan program PSR di Kalimantan Timur telah dimulai sejak 2017 dengan akumulasi luas kebun sawit rakyat yang telah ditumbang chipping 7.091 hektare dan yang telah diremajakan seluas 6.965 hektare milik 2.991 pekebun. Total dana yang telah disalurkan untuk program PSR hingga September 2022 sebesar Rp193,8 miliar bersumber dari dana BPDPKS.

“Semoga melalui FGD ini bisa memberikan pemahaman dan mempercepat perluasan peremajaan sawit rakyat dengan menggunakan jalur kemitraan yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan,” tutup Isran.

Sebelumnya, Sekjen GAPKI Eddy Martono mengungkapkan bahwa industri sawit saat ini sangat penting dan strategis karena sudah menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Ditegaskan, kelapa sawit yang masa tanamnya periode 2007 sudah waktunya dilakukan replanting.

Baca Juga: Gokil! Indonesia Peraih Sertifikasi Sawit Internasional Terbanyak di Dunia

“PSR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Memang masih banyak ditemukan masalah dengan PSR, tetapi melalui FGD ini diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan percepatan realisasi PSR,” ujarnya.