Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja Pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Dalam rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. | Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 akan bertemakan "Optimis dan Tetap Waspada". Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap fokus dalam meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas melalui belanja yang berkualitas, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Jadi kalau kita lihat pemulihan ekonomi, kita perkirakan masih ada, dan akan dijaga. Namun kita juga waspada," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional dan Konferensi tentang "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan", dipantau secara daring, Rabu (19/10/2022).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut 3 Negara Terancam Resesi di Tahun 2023, Indonesia Termasuk?
Sri Mulyani atau yang kerap disapa Ani mengkhawatirkan ekspor Indonesia yang barangkali akan terpengaruh apabila dunia mengalami resesi. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus menjaga domestic demmad, dan selektif dalam mengatur belanja pemerintah.
"Karena kita harus menjaga eksposur risiko yang berasal dari kenaikan suku bunga, penguatan Dolar, dan pengetatan likuiditas," ucapnya.
Selain itu, Indonesia juga akan terus menjaga inflasi supaya tetap moderat meskipun tekanan-tekanan akan terus datang bertubi-tubi, baik itu berasal dari komoditas maupun tekanan karena dolar yang menguat, menyebabkan rupiah mengalami depresiasi dan terjadinya imported inflation atau inflasi naik ke harga impor.
"Kita tetap juga bersama KSSK melihat scarring effect dari pandemi covid-19, melihat sektor-sektor yang belum keseluruhannya pulih kembali, seperti konstruksi, transportasi, dan perhotelan. Namun sekarang kita sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan," lanjutnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Dorong Kerja Sama Multilateral Atasi Ancaman Resesi
Dari sisi belanja, pemerintah tetap akan berfokus pada kebijakan prioritas, antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) yaitu 20% dari belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan, atau nilainya setara Rp612,2 triliun. Belanja perlindungan sosial (Perlinsos) juga akan terus disesuaikan berdasarkan guncangan perekonomian yang terjadi, di mana nilainya mencapai Rp479,1 triliun, untuk berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan Penerimaan Bantuan Iuran PNI-JKN.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
