Wow! Malaysia Bisa Kuras Uang Negara Rp3,3 Miliar Hanya untuk Gelar Pesta Demokrasi
Seorang pria yang mengenakan masker pelindung berkendara di seberang jalan, selama penguncian karena wabah penyakit coronavirus (COVID-19), di Kuala Lumpur, Malaysia 2 Februari 2021. | Kredit Foto: Reuters/Lim Huey Teng
Sama seperti tiga negara bagian yang dikuasai Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Yakni Kelantan, Terengganu dan Kedah. PAS merupakan anggota koalisi Perikatan Nasional (PN) bersama dengan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Sedangkan Majelis negara bagian Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka, keluar dari koalisi pasca jajak pendapat yang diadakan baru-baru ini.
Tadinya, Pemilu tidak dijadwalkan, setidaknya hingga September 2023. Tapi, PM Ismail berada di bawah tekanan dari beberapa faksi koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemilu lebih awal.
Pada 30 September lalu, dewan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memutuskan bahwa parlemen harus segera dibubarkan agar Pemilu ke-15 dapat diadakan tahun ini.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi 47 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan, korupsi dan pencucian uang, sangat vokal mendorong pemilihan cepat, seolah-olah untuk mencari mandat baru dari rakyat.
Seruan Pemilu lebih awal ini dikritik oposisi dan anggota Kabinet Ismail Sabri, karena Departemen Meteorologi Malaysia telah memperingatkan banjir selama musim muson timur laut, yang biasanya dimulai November 2022 dan berakhir Maret 2023.
Pembubaran parlemen juga telah disetujui Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Raja mengaku, tidak punya pilihan selain menyetujui pembubaran parlemen.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait:
