Isi Jabatan Publik, Polri Terkesan Jadi Alat Mempertahankan Kekuasaan, Pakar Kebijakan Publik Singgung Ferdy Sambo: Terjadi Ketidakadilan

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti banyaknya sejumlah posisi atau jabatan strategis pemerintahan yang diisi oleh petinggi Polri.

Menurut Achmad banyaknya petinggi Polri yang menempati jabatan pemerintahan merupakan hal yang kurang baik mengingat mengingat kekuasaan yang dimiliki. Sebagai contoh, Achmad menyebut kasus Ferdy Sambo yang penuh drama dampak dari kuatnya Sambo memainkan kuasanya untuk menutupi kejahatan yang dia lakukan.

“Dengan munculnya kasus seperti yang dilakukan Ferdy Sambo, kita bisa melihat bagaimana cengkraman kekuasaan Pati Polri dalam melakukan ketidakadilan secara terstruktur sehingga melibatkan banyak pihak dalam kepolisian,” jelas Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Kamis (27/10/22).

Baca Juga: Nama Ganjar Pranowo Terus Berada di Urutan Pertama Elektabilitas Versi Lembaga Survei, Pengamat Blak-blakan: Penuh dengan Kepentingan!

Kondisi itu menurut Achmad bisa jadi gambaran bagaimana potensi ketidakadilan polisi yang memiliki jabatan tinggi saat mengisi jabatan pemerintahan terlebih yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Bahkan sangat mungkin petinggi polisi itu akan menjadi alat kekuasaan memberangus pihak yang bersebrangan.

“Akibatnya akan terjadi ketidakadilan dalam penegakkan hukum. Hukum menjadi tebang pilih, hukum dijadikan alat untuk memukul pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Akhirnya polisi jadi ikut bermain politik,” jelas Achmad.

Atas dasar itu, menurut Achmad agar negara lebih bisa fokus dan tepat menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitasnya.