Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Potensi Kekuasaan Jokowi Berlanjut Lewat 'Capres Istana' Kian Terbuka, Anies Baswedan Dibutuhkan untuk Maju di Pilpres 2024!

Potensi Kekuasaan Jokowi Berlanjut Lewat 'Capres Istana' Kian Terbuka, Anies Baswedan Dibutuhkan untuk Maju di Pilpres 2024! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Meski mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan, Anies Baswedan dinilai dalam posisi sulit mengingat dirinya dikelilingi oleh kandidat capres yang berada dalam lingkar kekuasaan Jokowi yang oleh sebagian pihak dianggap siap melanjutkan dan mengamankan kepentingan kekuasaan saat ini.

Sebut saja nama-nama seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ditambah lagi klaster turunan seperti Erick Thohir, Puan Maharani, Sandiaga Uno, dll.

Belum lagi kabar persaingan partai calon pengusung yakni PKS dan Demokrat yang dikabarkan bersaing soal posisi Cawapres. Kondisi ini dinilai masih rentan terhadap kesolidan partai dalam mengusung Anies Baswedan. Mengenai hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara. Refly mengungkapkan seharusnya partai-partai menurunkan egonya masing-masing dan memikirkan kepentingan yang jauh lebih luas soal peluang kemenangan.

Baca Juga: Dulu SBY Pilih Tiang Listrik Jadi Cawapres Tetap Akan Menang, Ini Nggak Berlaku untuk Anies Baswedan, Refly Harun Singgung Kekuasaan: Berat!

“Harusnya mereka sudah mencapai sebuah kesepakatan, tidak kondisional. Katakanlah Aher tidak dijadikan wakil presiden lalu PKS ngambek lalu pergi ke tempat lain atau misalnya Demokrat AHY nggak ditunjuk ngambek juga misalnya, wah itu nggak baik jadinya,” jelas Refly dalam kanal Youtube-nya, dikutip Rabu (26/10/22).

Menurut Refly, dengan publikasi kedekatan dan masifnya komunikasi berbagai pihak di lingkaran bakal koalisi ini, penting untuk menunjukkan kesolidan bukan justru “pemaksaan” isi posisi tertentu.

Selain tak menguntungkan, hal tersebut menurut Refly tak baik untuk demokrasi.

“Kalau mereka berkoalisi hanya untuk mendudukan jabatan wakil presiden dan kalau tidak berarti mereka mundur wah susah, mereka tidak ingin berjuang demi demokrasi,” jelas Refly.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: