Inilah Pemerintahan Baru Irak yang Direstui Parlemen, Memanas di Tengah Krisis Politik

Di bawah konstitusi, parlemen hanya dapat dibubarkan dengan suara mayoritas mutlak di majelis, mengikuti permintaan sepertiga dari deputi, atau oleh perdana menteri dengan persetujuan presiden.

Partai al-Sadr, Blok Sadris, memenangkan kursi terbesar di parlemen dalam pemilu yang digelar Oktober tahun lalu. Ia memperoleh 73 kursi.

Namun jumlah tersebut masih jauh dari mayoritas. Sejak itu Irak terperosok dalam kebuntuan politik karena ketidaksepakatan faksi-faksi Syiah tentang pembentukan koalisi.

Pada Juni lalu, dia menarik semua anggota partainya dari parlemen. Hal tersebut dilakukan setelah al-Sadr gagal membentuk pemerintahan pilihannya yang akan mengecualikan faksi Syiah yang disokong Iran.

Setelah menarik semua anggota partainya dari parlemen, para pendukung al-Sadr menyerbu zona pemerintah pusat di Baghdad. Sejak momen tersebut, mereka melakukan aksi duduk di luar gedung parlemen Irak.

Aksi itu berlangsung selama berpekan-pekan. Proses pemilihan presiden dan perdana menteri baru pun terhenti. Selama setahun terakhir, tak ada pemerintahan terpilih di Irak.

Muqtada al-Sadr adalah ulama Syiah terkemuka Irak. Ia merupakan putra keempat dari Imam Syiah Irak Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr. Hingga 2004, Muqtada al-Sadr adalah penguasa de facto bagian kota Sadr, Baghdad. Dia juga mengepalai pasukan Tentara Mahdi.