Muhadjir Effendy Apresiasi Langkah Nyata Kementerian PUPR Kurangi Kantong Kemiskinan

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan dalam upaya mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus diiringi dengan pembangunan manusia dan ekosistem hidup layak.

Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2022 di Kantor PUPR Jakarta, Senin (31/10/2022).

Baca Juga: Muhadjir Effendy: Film Nasional Harus Jadi Bagian Ekosistem Adiluhung

"Untuk mendorong transformasi ekonomi dan lepas dari tekanan pandemi Covid-19. Kita tidak cukup hanya memperbaiki infrastruktur dasar saja tapi juga membangun ekosistem untuk hidup layak," ucapnya.

Hal tersebut sesuai dengan arahan presiden dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional 2023 yang di antaranya membahas tentang pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia.

"Kalau saya boleh menyampaikan, pembangunan infrastruktur itu prasyarat pembangunan. Tapi kalau pembangunan sendiri adalah pembangunan manusianya," ungkap Muhadjir.

Menurutnya, dua-duanya memiliki peran sejajar karena sama pentingnya dan saling menentukan Indonesia ke depan.

Menko PMK menambahkan, saat ini Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah bersama, yaitu masih ditemuinya kemiskinan ekstrem pada sekitar 5 juta penduduk (2,04%) dan angka stunting masih di kisaran 24%.

Baca Juga: Kementrian PUPR Dukung Pengembangan Sorgum di NTB

Upaya terobosan harus dilakukan agar kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan pada tahun 2024 dan stunting dapat diturunkan menjadi 14% pada tahun 2024. Kedua persoalan ini harus dituntaskan bersama.

"Kami berharap PUPR dan Pak Basuki memprioritaskan kemiskinan. Titik kantong kemiskinan ekstrem harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya luarnya saja. Kita juga harus bangun ekosistem agar mereka dapat hidup berkelanjutan," jelasnya.

Adapun, fenomena kemiskinan ekstrem dan stunting adalah persoalan multidimensi. Pada keluarga dengan pendapatan sepuluh persen terbawah, 80%-nya dapat ditemui persoalan kemiskinan maupun risiko stunting. 

"Mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, sehingga pendidikannya rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah," tutur Menko PMK.

Baca Juga: Kerja Cepat, Kementerian PUPR Buka Jalan Trans Sulawesi Majene-Mamuju Paskalongsor

Dalam menyelesaikan permasalan tersebut, kata Muhadjir, perlu dilakukan upaya kolaboratif dan sinergi atas ketiga strategi, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. 

"Pembangunan infrastruktur merupakan upaya dalam strategi mengurangi kantong kemiskinan, sementara melibatkan masyarakat merupakan strategi untuk mengurangi beban dan juga peningkatan pendapatan," tuturnya.

Namun demikian, dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR tercatat telah menangani 55 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 17 lokus dilakukan intervensi secara terintegrasi.

"Dengan tulus, Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya Kementerian PUPR dalam mengurangi kantong kemiskinan dan tentunya upaya tersebut sekaligus menyelesaikan persoalan stunting pada masyarakat rentan miskin," kata Muhadjir.

Baca Juga: KSP: Perlu Ada Penguatan Surveilans dalam Pendataan Stunting

Muhadjir berharap, Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR Tahun 2022, dapat menjadi titik temu dalam menyepakati sasaran maupun wilayah sehingga terbentuk keterpaduan dalam pembangunan sehingga berhasil guna untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Saya berharap sumbangan PUPR dalam membangun Indonesia dan merealisasikan visi presiden terutama yang berkaitan dengan stunting kemiskinan ekstrem dan harus kita tangani sebaik-baiknya," jelasnya.