Kunjungan ke Suku Dani Papua, Menko PMK Minta Kebijakan Pemerintah Berbasis Kearifan Lokal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy blusukan ke Kampung Mumi Suku Dani yang berlokasi di Kampung Yiwika, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Jumat (10/11/2023).

Muhadjir menerangkan kunjungan itu dilakukan untuk memeriksa kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat Suku Dani yang berkaitan dengan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Sedang didiskusikan untuk membangun lingkungan sehat di masyarakat Papua, terutama pedalaman, termasuk tadi saya cek kondisi Honai. Kalau dilihat dari sisi kesehatan kemungkinan bisa diperbaiki agar warganya semakin sehat,” ujar Muhadjir dikutip dalam keterangan pers, Senin (13/11/2023).

Baca Juga: Mendagri Tito Lantik Sekda untuk Papua Tengah dan Papua Selatan

Berdasarkan hasil tinjauannya, Muhadjir menilai bahwa upaya dalam membangun lingkungan yang sehat di suatu daerah harus didasarkan pada kearifan lokal yang ada. Penyesuaian kondisi budaya itu perlu dilakunkan mengingat seringkali ditemukan persoalan lapangan yang berbeda dengan skema pemberian bantuan yang telah dirancang.

“Untuk penanganan dari sisi stunting dan kemiskinan, tidak hanya di Papua, seluruh Indonesia, harus berbasis budaya setempat. Seperti disini definisi tentang keluarga penerima manfaat (KPM) tidak jalan, karena mereka hidupnya dalam bentuk komune. Kalau kita lihat siapa kepala keluarganya susah karena mereka hidup bersama-sama, komunal,” ucap Muhadjir.

Pada kesempatan rapat koordinasi dengan jajaran Pemerintah Propinsi Papua Pegunungan dan seluruh Bupati di wilayah itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk dapat membenahi sistem penyaluran pemberian bantuan sosial yang ada.

Pendekatan berbasis budaya dinilai penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah Papua.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2022, tingkat kemiskinam ekstrem di Provinsi Papua tercatat jauh lebih tinggi dari angka rata-rata nasional, yakni sebesar 10,29 persen.

Di Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi sebanyak 21,12 persen, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah yaitu 9,25 persen.

Baca Juga: Blusukan ke Yahukimo, Menko PMK Pastikan Penanganan Korban Longsor dan Kelaparan Berjalan Baik

“Ini harus dijadikan sebagai bahan diskusi sehingga penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga setiap daerah membutuhkan kebijakan yang sifatnya partikularistik, tidak bisa generik,” imbuh Muhadjir.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga turut diperlihatkan kondisi Mumi yang masih utuh dan tersimpan dengan baik di Kampung Yiwika, serta menengok aktivitas masyarakat dan perdagangan di Kampung Mumi tersebut.