Jokowi Diminta Jadi Ketum PDIP, Anthony: Apa Megawati Akan Melawan dan balik 'Kudeta' Jokowi Lewat Parlemen?

Pengamat kebijakan publik dan Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menilai apakah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan diam saja dengan dukungan yang makin banyak dan tersebar di berbagai daerah kepada Ganjar Pranowo.

Sementara itu, isu terkini, ada relawan yang mengusulkan agar Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

"PDIP memang “seksi”, bisa mengusulkan capres sendiri tanpa tergantung partai lainnya. PDIP bisa mengusung sendiri paslon Capres-Cawapres. Tapi, ketika tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang: target “dikudeta”," kata Anthony mengawali tulisannya.

Ia menilai saat ini perselisihan semakin keras dan terbuka. Pertama, Ketua DPP PDIP Puan Maharani langsung jadi sasaran tembak.

Sekelompok orang mengaku Sahabat GP 2024 meminta KPK periksa Puan dalam skandal E-KTP: ini permintaan wajar atau politis? Puan dianggap penghalang untuk bisa capreskan Ganjar?

"Sahabat GP 2024 meminta KPK harus segera memeriksa Puan Maharani, yang juga Ketua DPR dalam skandal E-KTP.  Semua nama yang disebut terpidana Setya Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK, namun sampai saat ini Puan belum diperiksa lembaga antirasuah itu," tegasnya.

Anthony mengutip pernyataan dari loyalis Sahabat GP 2024 yang menyerahkan secara tertulis dalam bentuk surat meminta KPK.

"agar segera memeriksa Puan dalam skandal E-KTP,” kata Yonpie anggota Sahabat GP 2024, dalam video yang beredar.

Menurut Yonpie KPK tidak boleh tebang pilih dalam kasus korupsi E-KTP. 

“Jangan ada tebang pilih dan Puan belum pernah diperiksa KPK padahal dalam dakwaan Mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto nama Puan mencuat di Persidangan Tindak Pidana Korupsi E-KTP. Kasus korupsi E-KTP ini harus dibuka terang benderang hukum tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah,” ungkapnya. 

Hampir semua nama yang disebut Setya Novanto dalam Sidang Tipikor sudah dipanggil KPK termasuk Ganjar Pranowo yang juga dinyatakan tidak cukup bukti dan clear dalam kasus korupsi E-KTP tersebut. 

“Dikuatkan oleh kesaksian Novel Baswedan kala itu sebagai penyidik KPK menyebutkan Ganjar tidak termasuk dari orang yang mengembalikan hasil Korupsi E-KTP artinya Ganjar tidak terlibat dalam kasus tersebut,” paparnya.

Sementara, kata Budiawan sasaran kedua Relawan Ganjar lainnya doakan Jokowi terpilih jadi Ketum PDIP.

"Artinya, Megawati akan dikudeta? Apakah akan ada “PDIP tandingan” dan Megawati tersingkir? Apakah tanda Trah Soekarno akan berakhir?. Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Lalu, agar Pak Jokowi paska tidak menjadi presiden lagi di 2024 bisa menjadi Ketum PDIP periode 2024-2029,” kata Koordinator KAMI-Ganjar, Joko Priyoski dalam keterangan tertulis pada Rabu, 26 Oktober 2022 lalu.

Kemudian, Anthony bertanya apakah Megawati akan diam saja?

"Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? Atau Megawati akan melawan, dan balik “kudeta” Jokowi melalui parlemen, seperti kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berhasil dijatuhkan? Apakah Megawati masih mampu?," terangnya.