Puan Maharani Bicara Soal Bencana, Resesi, hingga Judi di Pembukaan Masa Sidang II DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023 DPR setelah para anggota dewan menjalani masa reses sejak awal Oktober. Dalam pidatonya, Puan mengungkap ada beberapa hal yang menjadi perhatian DPR di masa sidang kali ini.

"Semua harapan, aspirasi, dan kritik yang telah disampaikan masyarakat saat reses agar dapat ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan melalui rapat-rapat bersama dengan pemerintah dan lembaga negara terkait," kata Puan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Dalam pidatonya, Puan juga menuturkan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah. 

Baca Juga: Pimpinan DPR Prihatin dengan Perusahaan Farmasi yang Produksi Obat Sirop Pemicu Gagal Ginjal Akut

"Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat bagi yang terdampak serta memperkuat upaya mitigasi bencana dalam menghadapi naiknya curah hujan pada akhir tahun 2022 ini," tuturnya.

Tak hanya itu, Puan juga meminta Pemerintah memperhatikan beberapa permasalahan yang dihadapi rakyat. Permasalahan-permasalahan tersebut kerap dikeluhkan masyarakat kepada anggota dewan yang turun ke lapangan di masa reses.

"Antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, pupuk subsidi untuk petani, dan pungutan liar dalam pelayanan publik," sebut Puan.

"Harapan rakyat adalah berbagai masalah tersebut dapat segera diatasi sehingga petani mendapatkan pupuk dengan mudah, pelayanan publik yang responsif tanpa pungli, penghasilan masyarakat meningkat, dan lain sebagainya," jelasnya.

Oleh karenanya, kata Puan, DPR melalui fungsi konstitusionalnya akan terus meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan rakyat. Dengan begitu, rakyat dapat merasakan hidupnya semakin hari semakin baik dan sejahtera.

"Komisi-Komisi terkait agar terus mempertajam monitoring dan evaluasi program pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pesan Puan.

Lebih lanjut, Puan meminta anggota dewan agar selalu mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi dan kesimpulan rapat kerja dengan mitra. Puan juga berpesan supaya rapat kerja senantiasa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja Kementerian dan Lembaga sehingga urusan rakyat dapat diselesaikan.

Baca Juga: Wajib Izin Presiden Sebelum Nyapres, Wakil Ketua DPR: Sudah Selayaknya, Menteri Itu Pembantu

"Rakyat menaruh harapan kepada tugas konstitusional DPR RI untuk membuat hidupnya semakin baik," tegasnya.

Puan memaparkan, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan menyelesaikan pembahasan sebanyak 15 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I. Dia juga menyebut bahwa DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023.

"Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang Undang oleh DPR RI dengan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR RI dan Pemerintah maupun DPD RI," jelas Puan.