Puan Maharani Bicara Soal Bencana, Resesi, hingga Judi di Pembukaan Masa Sidang II DPR RI

"DPR RI juga akan memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2022, yang akan segera memasuki kuartal terakhir, berjalan secara efektif dan efisien, penyerapan anggaran di setiap Kementerian dan Lembaga optimal, tidak terjadi pemborosan, dan belanja yang tepat sasaran," sambungnya.

Puan mengingatkan Pemerintah untuk terus mencermati dinamika perekonomian global dan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas perekonomian nasional. 

Hal ini menyusul terganggunya rantai pasok global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang telah menimbulkan guncangan hebat, terutama di sektor pangan dan energi yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Apresiasi Langkah Kapolri dalam Penerbitan Plat RF: Patut Didukung Penuh

"Di tengah tingginya ketidakpastian dan tekanan ekonomi yang silih berganti, DPR RI mengapresiasi Pemerintah dalam menjaga kinerja perekonomian Indonesia yang cukup baik dan tetap pada trajectory positif," katanya.

"Meskipun demikian, Pemerintah harus mengantisipasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi dunia yang masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Ancaman resesi ekonomi global terhadap Indonesia yang perlu diwaspadai," jelasnya.

Adapun ancaman resesi yang perlu diwaspadai, menurut Puan, antara lain adalah menurunnya permintaan ekspor produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan, terutama dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Selanjutnya yaitu kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang menyebabkan aliran modal mengalir ke luar negeri.

"Kemudian melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah yang dipicu oleh tekanan pada kinerja transaksi finansial," terang Puan.

Untuk itu, DPR meminta Pemerintah agar terus mencermati dan menyiapkan langkah antisipasi atas berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam APBN dan kondisi perekonomian nasional.

Sementara terkait dengan fungsi pengawasan DPR di masa sidang ini, Puan mengungkap ada beberapa isu yang menjadi fokus dewan. Mulai dari permasalahan gagal ginjal akut pada anak, serta ancaman varian virus Covid-19 baru yaitu Omricon subvarian XBB yang terdeteksi telah masuk ke Indonesia.

"Lalu bencana alam akibat cuaca ekstrem, persiapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu, penegakan hukum tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh," urai Puan.

Baca Juga: Apresiasi Langkah Polri dalam Pengawasan Obat, Wakil Ketua DPR Minta Pelanggar Cepat Ditindak

"Selanjutnya penegakan hukum kasus narkoba, dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia," imbuhnya.

Ditambahkan Puan, fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kementerian dan Lembaga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.

"Komisi dan AKD DPR RI terkait agar dapat mendorong Kementerian dan Lembaga bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah dan komunikatif menghadapi rakyat,” katanya.