Kemenperin Komitmen Dorong IKM Sektor Otomotif Naik Kelas

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan PT Astra Internasional mendorong industri kecil dan menengah (IKM) bisa masuk rantai pasok komponen otomotif.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Link and Match IKM Komponen Otomotif dengan Supplier APM, mengatakan acara temu bisnis (business matching) diharapkan bisa mengobarkan semangat kolaborasi dan sinergi untuk memacu peran IKM bisa masuk industri otomotif.

"Kolaborasi antara Kemenperin, Kadin dan Astra bisa menghasilkan transaksi untuk IKM sebesar Rp100 miliar, minimal hari ini. Tentu ini adalah (menunjukkan) achievement (capaian) serta optimisme," kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Menperin menilai, dengan menciptakan pasar domestik dari industri otomotif dalam negeri, IKM di sektor tersebut akan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

"Business matching penting karena banyak industri besar yang besar belum mengetahui kekuatan dari industri kecil. Masih belum mengetahui bahwa bagian suplainya bisa didapatkan di Indonesia," katanya.

Ketua Komite Tetap IKMA Kadin Indonesia, Iskandarsyah Rama Datau, mengatakan, salah satu tugas Kadin yaitu memfasilitasi penciptaan sinergisitas antarpengusaha Indonesia serta menyelenggarakan promosi di alam dan luar negeri, terutama terkait industri kecil dan menengah.

"Dalam pengembangan IKM, ada tiga hal yang dibutuhkan mereka untuk berkembang dan naik kelas. Pertama, penyediaan akses pasar domestik maupun ekspor yang kontinyu bagi IKM," ujarnya.

Menurut Rama, hasil survei Asian Development Bank (ADB) pada 2020 terkait dampak covid-19 terhadap IKM menunjukkan, 30,5% permintaan domestik IKM turun, 14,1% pembatalan kontrak dengan IKM, dan 13,1% mengalami hambatan pengiriman. "Karenanya, IKM tentu membutuhkan bantuan akses pasar dalam rantai pasok," jelasnya.

Kedua, lanjut Rama, IKM membutuhkan peningkatan kompetensi manufaktur bagi IKM agar menjadi mandiri dan profesional. Pasalnya, saat ini kompetensi IKM cukup memprihatinkan dan perlu dikembangkan.

"Mayoritas tingkat pendidikan owner atau pemilik IKM di Indonesia belum tinggi. Mayoritas pendidikan mereka hanya sekolah menengah atas atau SMA. Solusinya, sharing knowledge atau pelatihan oleh pelaku industri sangat dibutuhkan," jelasnya.

Ketiga, IKM membutuhkan peningkatan pendanaan atau cash flow melalui pengaturan skema pembayaran atau term of payment (ToP).

"Standar TOP sampai dengan 45 hari terlalu lama bagi IKM. Padahal IKM membutuhkan TOP lebih cepat dengan standar dan aktual yang sesuai kebutuhan mereka," pungkasnya.

Direktur Jenderal IKM dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita menambahkan, kegiatan temu bisnis yang rutin digelar sejak 2017 lalu itu mempertemukan sekitar 40 IKM komponen otomotif dengan 20 Tier APM dan lembaga pembiayaan.

Melalui kegiatan temu bisnis, IKM diharapkan dapat intensif berkonsultasi dengan pemasok APM dan industri besar yang menjadi sasaran mitra IKM.

"Display produk pada booth supplier APM diharapkan dapat membantu IKM untuk melihat secara langsung produk-produk yang berpotensi untuk disuplai oleh IKM," kata Reni.