Cawapres Anies Saja Belum Disepakati Koalisi, NasDem Kok Buru-buru Pengen Deklarasi 10 November? PKS: Tuntaskan Dulu...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah drama pemilihan calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan yang hingga kini belum mencapai kesepakatan, Partai NasDem menggulirkan rencana deklarasi 10 November. Hal ini sontak ditentang oleh dua partai koalisinya, yaitu PKS dan Demokrat.

Diketahui, meski ketiga partai sudah berkomunikasi dengan intens, namun hingga kini koalisi masih belum merampungkan kesepakatan. Dengan demikian, deklarasi 10 November itu terancam ambyar.

Baca Juga: PKS Menentang Rencana NasDem Deklarasi 10 November Umumkan Cawapres Anies, Yakin Poros Gondangdia Nggak Oleng?

Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengakui, partainya mengusulkan deklarasi koalisi digelar pada 10 November. Tanggal ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan sehari sebelum ulang tahun Partai NasDem pada 11 November. Namun, tawaran tersebut sejauh ini belum disepakati oleh PKS dan Demokrat, karena kendala teknis.

"Teman-teman Demokrat sedang mendampingi Pak Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri. Sementara PKS usulkan akhir tahun," kata Willy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, partainya menawarkan agar deklarasi koalisi lebih dulu. Sedangkan deklarasi capres-cawapres menyusul belakangan. Menurut dia, penunjukan cawapres tidak perlu terburu-buru karena mesti mempertimbangkan siapa yang bakal jadi kompetitor dalam Pilpres.

"Masalah cawapres kita tunggu siapa lawan tandingnya. Baru nanti kita dalami," ucapnya.

Untuk sosok cawapres, Willy mengakui belum ada kesepakatan. PKS ingin mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang jadi cawapres. Sementara Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang jadi cawapres. Willy menegaskan, NasDem tak ingin Anies kawin paksa di Pilpres nanti.

Baca Juga: Deklarasi Koalisi Bersama Demokrat-PKS Belum Pasti Tanggal 10 November, NasDem: Itu Baru Usulan Kami

"Yang jadi episentrum kan Mas Anies. Sejauh ini sinyal tim kecil yang terus komunikasi rasional. Dua hal kita sepakati, bagaimana mempersembahkan dwitunggal ke publik. Artinya tidak kawin paksa, chemistry terbangun. Sementara rasionalitas pengusungan tentu cenderung posisi menang," ungkapnya.

Jubir Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, partainya memang belum menyetujui deklarasi lantaran masih perlu waktu untuk mendiskusikan dengan tim internal. Herzaky menjelaskan, koalisi yang bakal dibangun didasarkan pada prinsip kesetaraan. Sehingga, setiap anggota koalisi bebas berpendapat dan mengambil sikap masing-masing. Namun, ihwal deklarasi mesti, disepakati bersama.