Siap Saingi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Ternyata Gak Ingat Janjinya: Hidup Rakyat Jateng Masih...

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapat teguran keras dari salah satu anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.

Benny Karnadi menilai kinerja politikus tersebut tak sesuai yang diharapkan, terlihat dari bagaimana ia sering mewakilkan diri saat rapat paripurna.

Baca Juga: Pendukung Ganjar Pranowo Mohon Jangan Kelojotan Dulu, Jokowi: Sejak Awal Saya Dukung Prabowo!

“Iya saya interupsi. Mengingatkan, agar pimpinan (DPRD Jateng) menegur Gubernur. Sering mewakilkan saat rapat paripurna,” kata Benny saat interupsi di rapat paripurna DPRD Jateng, sebagaimana video yang kini ramai beredar di media sosial, Rabu (2/11/2022).

Fraksi Partai Kesatuan Banga (PKB) itu juga mengungkapkan, sering absennya Gubernur Jateng tiap rapat Paripurna disebut menjadi dasar interupsi tersebut.

Ganjar sendiri tak hadir dalam rapat Paripurna dan malah diwakilkan Sekertaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno pada Senin, 31 Oktober 2022.

“Beliau (Ganjar) seringkali tak ikut rapat Paripurna dan justru sering diwakilkan Wakilnya (Taj Yasin Maemoen) atau Sekda Jateng,” beber dia.

Baca Juga: Langsung Tancap Gas Buat Nyapres, Anies Baswedan Kasih Pesan Serius ke Kandidat Lain: Kalau Nggak Bisa Urus...

Padahal, lanjut Benny, saat ramai pembahasan calon presiden, Ganjar selalu menekankan fokus mengurusi Jateng. Namun nyatanya, konsistensi perkataan tersebut dinilai tak selaras dengan yang dilakukan.

“Tapi faktanya sampai hari ini, bahkan hajat hidup pemerintah Jateng dan rakyatnya melalui RKPD (Rancangan Kerja Pembangunan Daerah) 2023 masih belum ditandatangani,” tegas dia.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Ganjar Pranowo Capres Favorit Gen Z

Ketidakhadiran Ganjar di rapat paripurna itu pun disebut membuat sejumlah agenda tertunda. Sebab, RKPD tahun 2023 belum diteken oleh Ganjar. Hal itu memiliki konsekuensi pembahasan APBD 2023 terancam molor.

Baca Juga: Di Hadapan Relawan, Anies Baswedan Pamer Pencapaian Selama Menjadi Gubernur DKI Jakarta: Insya Allah Kita Akan Teruskan!

“RKPD 2023 belum diteken. Konsekuensi pembahasan APBD 2023 terancam molor,” sambung dia.