Pada KTT COP27, Wapres Serukan Tindakan Kolektif Atasi Krisis Planet

Melalui kemitraan bilateral dengan Australia, menurut Wapres, aspirasi Indonesia adalah untuk memimpin upaya pengurangan emisi dengan mempercepat transisi ke energi terbarukan. "Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anthony Albanese juga telah menyepakati kemitraan untuk infrastruktur transisi energi dan ketahanan iklim. Melalui inisiatif ini, Indonesia dapat menjadi sumber energi bersih terkemuka di kawasan Asia-Pasifik," paparnya.

Indonesia, sambung Wapres, juga telah mengusulkan strategi jangka panjang yang mengeksplorasi peluang menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. "Kami juga melakukan berbagai upaya lintas sektor untuk menuju target ini, termasuk percepatan transisi energi terbarukan dan inisiatif untuk mengurangi emisi industri di seluruh sektor dan rantai pasokan," ungkapnya.

Baca Juga: Maruf Amin Apresiasi Kesediaan Emirat Arab Berinvestasi dalam Pembangunan IKN

Oleh sebab itu, tutur Wapres, untuk mengatasi masalah iklim ini, Indonesia terus berupaya mengurangi laju deforestasi dan degradasi lahan melalui reboisasi, penanaman kembali dan pengelolaan ketinggian air lahan gambut, termasuk restorasi 756.000 hektare kawasan bakau.

"Namun, kami menyadari tantangannya sangat besar, terutama dalam menjaga keseimbangan pengurangan emisi dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan membangun ketahanan iklim," ungkapnya.

Untuk itu, Wapres menekankan bahwa upaya adaptasi iklim masih harus ditingkatkan, antara lain terhadap tantangan ketahanan pangan, ketahanan ekosistem, ketahanan air, kemandirian energi, kesehatan, permukiman perkotaan dan perdesaan, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. "Komitmen Indonesia dan negara berkembang lainnya harus didukung oleh komitmen pembiayaan dan transfer teknologi dari negara maju," pintanya.

Berkenaan dengan pendanaan aksi iklim, tutur Wapres, Indonesia mendesak negara-negara maju untuk setidaknya menggandakan penyediaan pendanaan iklim kolektif mereka untuk adaptasi iklim di negara-negara berkembang.

"Hal ini dapat diperkuat melalui peta jalan yang konkret, termasuk pengaturan pendanaan pada kerugian dan kerusakan (loss and damages) yang akan didirikan berdasarkan Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)," paparnya.

Selanjutnya, sebagai pakar dan praktisi keuangan Islam, tutur Wapres, dirinya juga mendorong dunia untuk mengeksplorasi keuangan Islam sebagai sumber pembiayaan alternatif dan inovatif untuk green economy recovery dan aksi iklim. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen memberikan contoh.

"Kita juga perlu mendorong transisi yang adil (just transition). Hal ini terutama berlaku di sektor energi di mana transisi sering kali berpihak pada kepentingan strategis tetapi melupakan kelompok miskin dan rentan," pungkasnya.