Bos Medco Sebut Target Lifting Minyak 1 Juta Barel di Era Prabowo Tidak Realistis

Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk, Hilmi Panigoro, menilai target produksi minyak nasional sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada 2029 atau pada era terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sulit direalisasikan.

Menurut Hilmi, keterbatasan waktu serta panjangnya siklus industri hulu migas menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian target tersebut dalam jangka pendek.

Ia menyebut peningkatan produksi dari sekitar 600 ribu bph saat ini menjadi 1 juta bph dalam waktu kurang dari empat tahun merupakan tantangan besar.

“Pertama, jika kita ingin meningkatkan produksi dari 600 ribu barel saat ini menjadi 1 juta barel pada 2029, dalam waktu kurang dari empat tahun, saya kira itu hampir tidak mungkin,” ujar Hilmi dalam gelaran IPA Convex, ICE BSD Tangerang, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa secara teknis, pengembangan lapangan migas membutuhkan waktu panjang, mulai dari tahap eksplorasi hingga produksi.

Menurutnya, meskipun secara teori target 1 juta barel tetap dapat dicapai, hal tersebut tidak realistis jika dibatasi pada horizon waktu 2029.

“Secara teori 1 juta barel itu bisa saja tercapai, tetapi waktunya tidak realistis jika ditargetkan pada era Pak Prabowo. Karena eksplorasi saja membutuhkan waktu sekitar 3–4 tahun, belum termasuk tahap evaluasi dan pengembangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hilmi menyebut penambahan produksi menuju 1 juta bph tidak dapat berasal dari satu lapangan saja, melainkan membutuhkan sejumlah temuan baru yang prosesnya tidak terjadi secara bersamaan.

Baca Juga: Permintaan Minyak RI Diproyeksi Tembus 2 Juta Barel per Hari di 2030

Baca Juga: Indonesia Berhasil Amankan 150 Juta Barel Minyak dari Rusia

“Satu lapangan migas dari tahap eksplorasi sampai produksi biasanya paling cepat membutuhkan waktu 5 sampai 7 tahun. Itu untuk satu lapangan saja. Sementara untuk menambah 400 ribu barel menuju 1 juta, dibutuhkan beberapa lapangan baru, dan semuanya tidak akan ditemukan secara bersamaan,” tambahnya.

Meski demikian, Hilmi menegaskan pemerintah tetap perlu mendorong peningkatan produksi melalui perbaikan iklim investasi hulu migas. Salah satunya dengan menawarkan skema fiskal yang lebih kompetitif dibandingkan negara lain untuk menarik minat investor.