Tito Murka Realisasi Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Tangani Inflasi Baru 12%

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) di sisa tahun anggaran.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun.

Namun alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74% atau Rp2.231,68 triliun."Ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota," tegas Tito.

Adapun untuk BTT di tingkat provinsi, tercatat baru terealisasi sebesar 6,25% atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi sebesar 22,62% atau Rp1.302,32 trilliun, serta di tingkat kota baru terealisasi 16,09% atau Rp317,76 miliar.

"Memang sebagian dana ini dicadangkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keadaan emergency bencana, tapi sudah dikeluarkan surat, baik dari Kemenkeu maupun dari kami sendiri (Kemendagri), (bahwa daerah) dapat menggunakan (BTT) untuk penanganan inflasi," tuturnya.

Pemanfaatan BTT untuk mengendalikan inflasi ini merupakan salah satu intervensi dengan menggunakan instrumen keuangan. Terlebih, di sisa tahun anggaran 2022, masih terdapat BTT yang belum dioptimalkan.

"Bisa dimanfaatkan BTT ini untuk melakukan intervensi-intervensi, instrumen dari kepala daerah untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi itu selain regulasi itu adalah instrumen keuangan. Dan di sinilah kita minta tolong manfaatkan betul BTT ini," kata Tito.

Merujuk pada sumber data yang sama, realisasi Bansos juga dinilai masih jauh dari harapan. Dari total anggaran sebesar Rp12.452,58 triliun, baru terealisasi 49,51% atau Rp6.164,73 triliun.

"Mau diapakan (sisa dana di periode sisa tahun anggaran) satu setengah bulan, menjadi SiLPA? Padahal rakyat memerlukan," tegasnya. Realisasi bansos di tingkat provinsi diketahui baru sebesar 51,27%, sementara di tingkat kabupaten/kota capaiannya masih di bawah 50% dari total anggaran.

Baca Juga: Kendalikan Inflasi, Tito Minta Pemda Tak Ragu Gunakan APBD

Untuk tingkat kabupaten baru terealisasi sebanyak 47,86%, dan kota baru terealisasi 46,44%. Di sisi lain, Tito juga meminta daerah yang tidak menganggarkan bansos di tahun anggaran 2022, untuk menganggarkannya di tahun anggaran 2023.

"Mengingat, alokasi anggaran bansos dapat digunakan untuk membantu masyarakat di situasi yang tidak dapat terprediksi, seperti akibat adanya inflasi seperti sekarang ini,"pungkasnya.