Pejabat Dikit-dikit Korupsi, Mendagri: Kampanye Mahal, Gajinya Gak Nutup!

Maraknya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memicu sorotan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurut Tito, besarnya ongkos yang dihabiskan sejak masa kampanye hingga pembentukan tim sukses menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian kepala daerah mencari jalan pintas setelah menjabat.

"Sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu tidak gratis. Mereka gak harus nyiapkan yang resmi saja, nyiapkan tim sukses, menyiapkan apa namanya tuh kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu, salah satu akar masalah," kata Tito di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Ia menjelaskan, penghasilan yang diterima kepala daerah dinilai tidak sebanding dengan biaya besar yang telah dikeluarkan selama mengikuti kontestasi politik.

Baca Juga: Kasus Eks Jampidsus: Korupsi Tidak Bisa Dibersihkan dengan Sapu Kotor

"Dia mengeluarkan biaya, sementara take home pay-nya, pendapatan mereka itu mungkin nggak bisa nutupin akhirnya cari peluang. Ini sistem atau lingkungan yang membuat mereka akhirnya mencari dengan jalan tidak benar," ujarnya.

Meski demikian, Tito menegaskan biaya politik bukan satu-satunya penyebab seseorang melakukan korupsi. Menurutnya, faktor integritas pribadi juga memegang peranan penting.

"Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Udah cukup tapi kemudian pengen lebih, dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Kita nggak bisa menjamin integritasnya seperti apa," ucap dia.

Tito mengakui Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kemampuan untuk menjamin seluruh kepala daerah yang terpilih memiliki integritas tinggi. Peran pemerintah, kata dia, lebih kepada membangun sistem pengawasan dan pencegahan bersama aparat penegak hukum.

Baca Juga: Prabowo: Bersyukur, Indonesia Bukan Dipimpin Orang Bodoh atau Penakut!

"Ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin nggak mungkin ya," katanya.

Menurut Tito, Kemendagri bersama KPK dan Kejaksaan akan terus memperkuat sistem pencegahan korupsi. Namun pada akhirnya, setiap kepala daerah tetap dituntut menjaga integritasnya sendiri agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki setelah terpilih melalui pilkada.