Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Indonesia Harus Minta Maaf ke Bung Karno dan Keluarga, PDIP Tegas: Tuduhan TAP MPRS Tidak Terbukti!

Pemerintah Indonesia Harus Minta Maaf ke Bung Karno dan Keluarga, PDIP Tegas: Tuduhan TAP MPRS Tidak Terbukti! Soekarno. | Kredit Foto: Istimewa

Basarah menganggap Presiden Jokowi sudah menghapuskan tuduhan yang pernah diberikan oleh TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 mengenai dugaan pengkhianatan Bung Karno kepada bangsa dan negara melalui dukungan pemberontakan pada G30S PKI 1965 lalu.

"Pak Jokowi katakan tidak terbukti karena telah diberikannya gelar pahlawan nasional pada Bung Karno, di mana syarat di dalam UU teresebut seorang tokoh nasional, tokoh bangsa dapat memperoleh gelar pahlawan nasional salah satunya tidak pernah berkhianat pada bangsa negara, maka dengan telah diberikannnya gelar pahlawan nasional oleh Presiden SBY pada 2012 lalu, sesungguhnya tuduhan yang telah diberikan oleh TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 itu tidak terbukti," jelas dia.

Baca Juga: Sebut Bung Karno Santri, Mahfud MD: Indonesia Sempat Diproyeksikan sebagai Negara Sekuler

"Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Presiden Jokowi yang telah memberikan penegasan, pendidikan politik pada bangsa Indonesia betapa seorang Proklamator Bangsa, Pendiri Bangsa, Bapak Bangsa, betul-betul seorang patriotik sejatik, yang setia sampai akhir hidupnya pada bangsa dan negara Indonesia. Kita tunggu babak sejarah selanjutnya, agar proses rehabilitasi nama baik Bung Karno dapat dilakukan," tegas Basarah.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan kepahlawanan Bung Karno sudah tepat, tetapi perlu diikuti langkah yang tepat.

Dia menyampaikan banyak pemimpin negara di dunia ini yang menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa buruk pada masa lampau.

Baca Juga: Pengurus DPP Relawan Puan Bersama Wong Cilik (Relawan Publik) Ziarah ke Makam Bung Karno

Anggota DPR RI itu mencontohkan Kaisar Jepang Hirohito yang meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan dan China.

"Juga terakhir bagaimana Raja Belanda menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di masa revolusi. Karena itu saya kira permintaan maaf itu penting karena ini akan berkaitan dengan bagaimana penulisan-penulisan sejarah buku-buku sejarah dan itu saya kira baik untuk pendidikan, untuk generasi muda. Itu sangat penting karena pengakuan itu harus diikuti dengan literasi-literasi sejarah bangsa ini," jelas dia. 

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: