Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sebut Bung Karno Santri, Mahfud MD: Indonesia Sempat Diproyeksikan sebagai Negara Sekuler

Sebut Bung Karno Santri, Mahfud MD: Indonesia Sempat Diproyeksikan sebagai Negara Sekuler Kredit Foto: Kemenko Polhukam
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menegaskan bahwa keputusan berdirinya negara Pancasila yang digagas Presiden pertama Soekarno (Bung Karno) dan para pendiri bangsa lainnya, adalah produk ijtihad. Hal tersebut dinilai menjadi tanda bahwa Bung Karno juga adalah seorang santri.

Hal ini ditegaskan Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Rektor Indonesia 2022, Konvensi Kampus XXVIII, dan Temu Tahunan XXIV, di Gedung ACC, Universitas Airlangga Surabaya, Minggu, (30/10/2022). 

Baca Juga: Santri of The Year 2022, Gus Jazil: Mudah-mudahan 2024 Ada Santri Jadi Presiden

"Sistem negara itu produk ijtihad sesuai dengan waktu, tempat, dan lingkungan sosial budayanya. Itulah produk ijtihad yang dilakukan pemimpin Indonesia kala itu," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/10/22).

Mahfud menegaskan, Bung Karno juga kader Muhammadiyah dan juga seorang santri. Dia menilai, Bung Karno banyak berguru pada tokoh Islam berpengaruh seperti A. Hasan dan HOS Cokroaminoto.

"Ada yang bilang Bung Karno itu aliran sekuler anti-Islam, tidak. Bung Karno itu santri juga, dia orang Muhammadiyah, ngaji ke A. Hasan, ngaji ke Cokroaminoto, dia santri," papar Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud tidak memungkiri bahwa Presiden Indonesia pertama itu pernah mengusulkan bentuk negara sekuler, sebagaimana Turki. Menurut Mahfud, hal itu dampak dari kemajuan pemikiran Bung Karno kala itu.

Baca Juga: Mahfud MD: Radikalisme itu Masih Ada

"Cuma dia mengijtihadkan negara dalam pemikirannya dia yang maju pada waktu itu, Bung Karno bilang negaranya harus sekuler. tapi dibantah oleh tokoh-tokoh Islam yang lain, kemudian ketemu komprominya di negara Pancasila, seperti negara yang pernah didirikan nabi, negara kosmopolitan, negara pluralis," tambah Mahfud. 

"Kita sekarang tidak usah lagi mempersoalkan demorasi masih cocok atau tidak, kita sekarang bicara pelaksanaan demokrasi," jelas Mahfud.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Ayu Almas

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: