Usul 12 Nama, DGP: Siapapun Cawapresnya, Presidennya Tetap Ganjar Pranowo

Dulur Ganjar Pranowo (DGP) sudah mengantongi 12 nama calon wakil presiden sebagai pasangan Ganjar Pranowo yang diusung pada Piplres 2024 mendatang.

Ke-12 kandidat cawapres tersebut adalah Erick Thohir, Budi Waseso, Ridwan Kamil, Andika Perkasa, Anton Charliyan, Yenny Wahid, Sisi Pudjiastuti, KH Marsudi Syuhud, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, Luhut Binsar Pandjaitan, dan TB Hasanuddin.

Baca Juga: Doa dan Dukungan untuk Ganjar Pranowo Terdengar dari NTB pada Gelaran Istighosah dan Sholawat Akbar Saga

Ketua DPP DGP Djasarmen Purba mengatakan, berbagai kandidat memiliki latar belakang yang lengkap seperti dari kalangan TNI-POLRI, gubernur, tokoh masyarakat, ulama, ahli hukum dan ekonomi.

"Jadi, siapa pun cawapresnya, Ganjar Pranowo Presidennya. DGP akan menyuarakan itu di mana-mana, harga mati," tegas Djasarmen kepada wartawan di Bandung, Jumat malam (11/11/2022).

Djasermen menilai, untuk membangun Indonesia ke depan, yang paling penting bisa di bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan. Ia mencontohkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN memenuhi elektabilitas tinggi dan kekuatan logistik, bahkan paham tentang ekonomi makro dan mikro. Selain itu, Komjen Pol Budi Waseso berkarakter berani, tegas, dan jujur.

"Kemudian tokoh perempuan ada dua, nanti namanya bisa dilihat. Kenapa dua karena memang ini tokoh yang patut diandalkan sebagai Wapres dan banyak partai yang akan mendukung," ungkapnya.

Adapun Dewan Pembina DGP, Brigjen Pol (Purn) Victor Simajuntak mengatakan, pihaknya mendorong agar pemilihan presiden (Pilpres) 2024 cukup dua poros atau dua pasang calon. Dengan hanya dua poros, bisa menghemat anggaran, termasuk mencegah adanya politik identitas.

Dia menilai dua poros pada Pilpres 2024 penting agar pemilihan tak perlu berlarut lebih dari satu putaran. Selain itu, politik identitas yang kerap muncul bisa diminimalisasi jika Pilpres hanya dua pasang calon.

"Kalau menjadi tiga poros kita tidak menghendaki, akan banyak masalah terutama politik identitas dan pemborosan anggaran yang tidak perlu. Toh dua poros pun demokratis, kan yang berhak mengajukan calon partai. Kalau partai berkompromi supaya bisa 20 persen, itu sudah demokrasi," jelasnya.