Desmond Kena Geruduk Kader PDIP Gegara Berkomentar Soal Soekarno, Gus Umar Heran Bukan Main: Apa Sudah Separah Ini Demokrasi di Negara Ini?

Kader PKB Umar Hasibuan alias Gus Umar menanggapi ihwal penggerudukan yang dilakukannya massa Kader PDIP terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa.

Dia mengungkit saat Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon dikecam oleh anak buah Jenderal Dudung usai menyebut TNI sebagai gerombolan.

“Kemarin Efendi Simbolon sekarang Desmon. Apa sudah separah ini rusaknya demokrasi di negara ini?,” ujarnya dalam unggahannya, Jumat, (11/11/2022).

Tak hanya itu, Tokoh NU ini membandingkan kondisi sekarang dengan orde baru alias masa Soeharto.

“Dulu mahasiswa perjuangkan kebebasan berpendapat yang dikekang orba tapi kenapa jadi begini,” tandasnya.

Baca Juga: Buzzer Auto Pensiun! Di Hadapan Pendeta, Anies Baswedan Jawab Tudingan Politik Identitas: Saya Tidak Minta untuk Disukai, Saya Hanya Minta…

Sebelumnya Desmond digeruduk massa dari kader PDiP ketika transit makan siang di sebuah rumah makan di Purworejo Kamis (10/11/2022).

Massa meminta Desmond mencabut pernyataanya dan meminta maaf atas ketika menanggapi soal Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 yang dinilai telah menghina Presiden Pertama RI Soekarno.

Pasalnya, Desmond menolak permintaan PDIP agar negara meminta maaf atas terbitnya TAP tersebut.

Apalagi kata Desmond, TAP MPRS itu memang mengada-ada.

Usai digeruduk, Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu akhirnya meminta maaf melalui video.

“Saya meminta maaf atas tidak berkenannya atas statement saya, yang sepenuhnya bukan statement saya. Karena itu sepenuhnya output dari tulisan wartawan yang membuat keluarga besar PDIP kecewa, saya memohon maaf,” kata Desmond dalam video yang diterima wartawan.

Baca Juga: 'Kemarin Airlangga Hartarto, Kemarinnya Lagi Ganjar Pranowo, Sekarang Prabowo', Andi Arief Heran Betul Lihat Jokowi: Kurang Etis!

Diketahui, berdasarkan konsideren Tap MPR Nomor 33 Tahun 1967, disebutkan Bung Karno melindungi tokoh-tokoh peristiwa G30S/PKI tahun 1965.Tap MPR itu pun telah dinyatakan tidak berlaku setelah terbit Tap MPR Nomor 1/MPR/2003. (selfi/fajar)

Tap MPR itu pun telah dinyatakan tidak berlaku setelah terbit Tap MPR Nomor 1/MPR/2003. (selfi/fajar)