Anies hingga Ridwan Kamil Dapat Panggung di G20, Sosok Ganjar Jadi Pertanyaan Publik: Gak Diundang Nih?

Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil turut diundang menjadi pembicara dalam salah satu forum G20 yang digelar di Bali. Keduanya hadir untuk mengisi untuk agenda Bloomberg CEO Forum yang digelar pada Jumat 11 November 2022.

Bloomberg CEO Forum merupakan salah satu rangkaian kegiatan G20 yang digelar di Bali. Forum ini membahas konsep pembangunan dan pemindahan administrasi negara ke Nusantara di pulau Kalimantan.

Baca Juga: Soal Isu Pencapresan Anies Baswedan: Bandar Belum Masuk Atau Harganya Belum Cocok

Selain Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, pembicara lainnya adalah Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono. Kehadiran Anies Baswedan sebagai salah satu pembicara dalam forum G20 tersebut membuat netizen memberikan komentar beragam.

Sejumlah netizen bahkan menanyakan mengapa Ganjar Pranowo tidak diundang dalam forum tersebut.

"Pak Ganjar jadi Pembicara di mana ? Serius nanya," kata akun @uba***.

"Gubernur Jawa Tengah gak di undang yaa ???," tanya akun @evo***90.

Sontak pertanyaan tersebut memancing komentar netizen yang lain. Menurut mereka wajar Ganjar Pranowo tidak diundang karena dianggap hanya seorang Youtuber.

"Lah pan dia mah Youtuber katanya," balas akun @fau***yah.

"Iyah bukan Gubernur cuman youtuber heheh," komentar akun @fatdin.

Sementara itu, dikutip dari akun Instagramnya, Anies Baswedan menyampaikan bahwa sebuah kehormatan diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20, di Nusa Dua Bali.

Berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama 2017-2022 dalam menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya, Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030.

Pencapaian luar biasa ini dimungkinkan berkat 3 prinsip yang selalu dipegang:

1. Selesaikan dari akar masalahnya: mengubah kota yang tadinya car oriented development menjadi Transit Oriented Development.
2. Kolaborasi adalah kunci: kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga.
3. Evidence-based policy: pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan. Meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota/ negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa.

Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat (strong political will) untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan mengalokasikannya dalam anggaran.

"G20 memiliki peran yang menentukan dalam upaya kita menghadapi krisis iklim. Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional," tulis Anies Baswedan.