Pemerintah Pusat Minta Daerah Respons Cepat Inflasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo membeberkan enam upaya konkret penanganan inflasi daerah. Hal itu dikatakannya saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin.

“Ada enam upaya konkret pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan inflasi di daerah. Yang pertama adalah melaksanakan operasi pasar murah,” ujar Wempi.

Ia mengutarakan upaya berikutnya yakni melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Menurut Wempi, langkah tersebut telah disampaikan oleh Mendagri kepada daerah.

Selain itu, sejumlah daerah diketahui juga telah melakukan penanganan tersebut, salah satunya Pemda Maluku Utara. Berkat langkah tersebut, yang didukung dengan komunikasi yang baik dengan para distributor, angka inflasi di Maluku Utara relatif bagus karena cenderung rendah.

Lebih lanjut, upaya konkret berikutnya yakni membangun kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.  Tak hanya itu, upaya lainnya yakni gerakan menanam, serta merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara upaya konkret terakhir yaitu dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga: Tito Murka Realisasi Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Tangani Inflasi Baru 12%

Wempi juga mendorong sejumlah daerah agar menyampaikan laporan harian mengenai pengendalian inflasi. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh Kemendagri hingga Senin (14/11/2022), diketahui sebanyak 19 Pemda tidak menyampaikan laporan harian sepanjang Minggu II November 2022.

Di lain sisi, Wempi juga menyampaikan kondisi terkini inflasi. Diketahui, sejumlah komoditas memberikan dampak terhadap angka inflasi. Komoditas tersebut yakni beras, bensin, bahan bakar rumah tangga, rokok filter, nasi, lauk pauk, dan lain sebagainya.