Ikut Ngamuk Dengar Omongan Benny Rhamdani, PDIP Tegas Minta ke Jokowi: Tinggalkan Relawan Seperti Itu

Video viral pernyataan Kepala BP2MI yang juga merupakan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Benny Rhamdani yang minta izin tempur melawan pihak penghina presiden menuai beragam reaksi dari publik. Tak hanya itu, video ini pun mengundang amarah dari partai pengusung Jokowi, PDIP.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan pernyataan tersebut hasurnya tidak keluar dari mulut relawan Jokowi. Sebab, relawan dianggap tidak punya wewenang masuk ke ranah presiden.

Baca Juga: Tak Gentar Dengar Tantangan Benny Rhamdani, Effendi Siap Melawan: Pak Polisi, Tolong Jadwalkan!

"Dia (Benny Ramdhani) tidak punya tempat soal soal kayak gitu. Itu kan masuk ke ranah presiden, masuk ke ranah parlemen. Enggak boleh dong," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Bahkan, Said mengatakan dirinya yang notabene merupakan kader PDIP dan anggota DPR tidak mungkin secara frontal meminta dan mendorong Jokowi menegakkan hukum kepada para pengkritik serta penghinanya.

"Kan tidak mungkin. Paling saya minta aparat penegakan hukum supaya turun tangan sudah ada kejadian seperti ini, kan itu yang bisa dilakuakan. Tidak bisa telepon bapak presiden, ngapain telepon bapak presiden wong hukum kita sudah menyediakan itu kok," kata Said.

Baca Juga: Relawan Jokowi yang Lain pun Nggak Terima Soal Benny Mau Tempur dengan Kubu Lawan

Said menegaskan Jokowi tidak mungkin mencampuri urusan hukum. Terlebih lagi hukum di Indonesia sudah mengatur hal-hal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan.

Menurut dia, kalaupun ada kritik yang berlebihan terhadap Jokowi maka hukum dengan sendirinya yang bekerja, tanpa perlu mendorong-dorong presiden.