Kembali Turun ke Lokasi Gempa Cianjur, Menko PMK Siap Rehab Rekon 14.490 Rumah Rusak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sepuluh hari telah berlalu sejak gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Gempa yang melanda Cianjur pada Senin (21/11/2022) pekan lalu itu telah memporakporandakan dan memberikan dampak kerusakan besar. Banyak rumah warga rusak, sarana prasarana dan fasilitas umum yang terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali mengunjungi Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (30/11/2022). Di kunjungan ke tiga kalinya itu, mengecek berbagai penanganan yang telah dilakukan oleh BNPB dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Baca Juga: Tambah Lagi, Total Korban Meninggal Gempa Cianjur Jadi 328 Jiwa

Dari laporan Kepala BNPB Suharyanto, dan Bupati Kabupaten Cianjur Herman Suherman, dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Posko Utama Penanggulangan Darurat Gempa Bumi Cianjur, dilaporkan penanganan bencana sudah semakin terorganisasi dengan baik. Dari segi bantuan tenda, sandang, pangan, dan logistik juga sudah dapat diberikan sampai ke tempat-tempat yang terisolasi.

"Kendala dan kekurangan pada hari awal gempa sudah bisa diatasi. Termasuk mereka yang tinggal di daerah terisolasi sudah bisa dijangkau sudah bisa mendapatkan bantuan dari posko pusat. Sekarang ini sudah berjalan dengan baik," ujar Menko PMK dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).

Kemudian, setelah penanganan bencana telah berlangsung baik, Menko PMK juga mengarahkan agar penanganan bencana segera beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal itu, katanya, sesuai dengan arahan Presiden supaya bisa mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca Juga: MHU-MMSGI Beraksi untuk Negeri, Salurkan Bantuan Kemanusiaan Gempa Cianjur

Berdasarkan data BNPB terakhir per 29 November, sebanyak 14.490 rumah yang terdata kerusakannya telah diverifikasi oleh pihak BNPB. Sementara ini, kata Kepala BNPB, data dikunci untuk gelombang pertama proses pembangunan hunian oleh BNPB, Pemda, dan Kementerian PUPR.

"Data dikunci sementara. Biar tidak tumpang tindih data akan difinalisasi jadi ini kita anggap sebagai batch 1. Sudah kita tutup nanti kemudian kita lanjutkan batch 2," ungkapnya.