Serahkan DIPA dan TKDD 2023, Jokowi Singgung Soal Pemulihan Ekonomi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023. Didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jokowi singgung soal pemulihan ekonomi Indonesia.

"Perlu saya ingatkan kembali, keadaan ekonomi global saat ini memang tidak berada pada posisi yang normal. Tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan, pada Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: Wamenkeu Ungkap Optimis dan Waspada Merupakan Kunci Agar Indonesia Dapat Bertahan di 2023

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan jajarannya terkait sense of crisis atau kesiapsiagaan atas kondisi tantangan perekonomian yang terjadi di Tanah Air. Menurutnya, Indonesia harus siap atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi.

Meski selama tiga tahun ke belakang perekonomian Indonesia sempat terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19, Jokowi percaya Indonesia dapat menanganinya dengan baik, dibandingkan banyak negara di dunia.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemulihan ekonomi Tanah Air saat ini didukung oleh andil besar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan kebijakan dan respons Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hal ini menghasilkan APBN yang efektif dan akuntabel dalam mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat kompleks dan menghadapi gejolak-gejolak ekonomi global baru yang menantang saat ini," ungkap Menkeu dalam laporannya.

Sebagai informasi, DIPA dan TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah, terutama dalam melaksanakan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini, proses penyusunan sampai penetapan APBN tahun anggaran 2023 terlaksana lancar dan tepat waktu di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.