Jelang Lengser, Ternyata Presiden Jokowi Diam-diam Telah Bangun Dinasti Politik: Gibran dan Bobby Contoh Nyata
Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
"Kalau kita bicara agenda seperti KM 50, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Karena akan melibatkan Istana sebagai orang yang membiarkan paling tidak. Jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di sini tapi kemudian tidak ditindaklanjuti," ungkap Refly.
Baca Juga: Strategi Eggi Sudjana dkk di Luar Dugaan Soal Pencabutan Gugatan 'Ijazah Palsu', Jokowi Sudah Siap?
Ia bahkan membandingkan sikap Jokowi ketika menanggapi kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo, serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa pendukung Arema FC.
Pasalnya Jokowi dinilai sangat reaktif dan langsung memberi instruksi khusus di kedua kasus tersebut.
"Yang kedua isu ijazah palsu sampai sekarang belum diklarifikasi, kita belum tahu kebenaran substantifnya," ujar Refly.
"Selanjutnya adalah IKN, seandainya tidak dilanjutkan oleh rezim yang baru. Kalau rezimnya pro Jokowi atau boneka Jokowi, dia punya jaminan untuk dilanjutkan," sambungnya.
Tak menutup kemungkinan jika Jokowi tak berkuasa dan pemimpin berikutnya tidak pro Jokowi, mega proyek IKN bisa diungkit menjadi skandal tindak pidana korupsi.
Sementara masalah terakhir yang diungkit Refly adalah proyek mangkrak kereta cepat. "Yang awalnya Keppres-nya business to business, tapi sekarang penggunaan uang APBN untuk membiayai," tuturnya.
Baca Juga: Sesuai Arahan Jokowi, Menkominfo Dorong Startup Prioritaskan Produk Lokal
Menurut Refly, alasan-alasan yang dikemukakannya masuk akal. Ia berpendapat Jokowi memiliki banyak sekali kepentingan sehingga saat ini terus berusaha memelihara kekuatan politiknya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
