Pemkot Surabaya Raih Predikat A Indeks Reformasi Birokrasi, Elite PPP: Pelayanan Harus Makin Baik!

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali meraih prestasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dimana Pemkot Surabaya sebagai kota yang memiliki predikat A Indeks Reformasi Birokrasi. Menanggapi prestasi itu, Ketua DPC PPP Surabaya, Ali Mahfud  di Surabaya, Rabu (7/12/2022) langsung angkat bicara.

Menurut pria yang sering disapa Ali ini,  keberhasilan Pemkot Surabaya meraih predikat A Indeks Reformasi Birokrasi harus diimbangi kinerja ASN pemkot dalam pelayanan publik yang lebih baik lagi.

Baca Juga: Disebut Tak Akan Lolos ke Senayan, Plt Ketum PPP: Cambuk dan Kritik Bagi Kami

"Digitalisasi sistem pelayanan secara elektronik seperti Eprocemen atau LPSE) Lelang Secara Elektronik) yang gagas oleh Eri Cahyadi ketika masih bertugas di Bina Program terus melakukan inovasi trobosan untuk pelayanan publik yang mudah dan efisien. Sebagai warga surabaya saya sangat bangga satu satunya kota di indonesia yang ber predikat A Indeks Reformasi Birokrasi," tegas  Ali

Dalam prestasi itu, Ali berharap, Pemkot Surabaya lebih berani membuat inovasi dalam transparansi pelayanan publik terlebih transparansi keterbukaan anggaran pelayanan publik yang bisa diakses oleh publik.

“Keterbukaan transparansi anggaran yang bisa diakses oleh masyarakat. Upaya tersebut bagian upaya pemerintah mencerdaskan politik masyarakat dan juga reformasi birokrasi,” ujar Ali.

Sementara itu, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen. Mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.

Reformasi birokrasi adalah instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat. Di kota Surabaya, lanjut Eri, reformasi birokrasi dimaknai bukan sekadar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

Baca Juga: Anies Baswedan Dicap Curi Start Deklarasi Jadi Next Jokowi, Loyalis: Bukannya Itu Ganjar Pranowo...

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, setiap kerja birokrasi harus berdampak. Nggak boleh pemkot itu seolah sibuk sendiri tapi nggak ada dampaknya di masyarakat,” pungkas  Eri.