Isu Presiden Jokowi Tiga Periode Berhembus Lagi, Demokrat Tegas Minta Penghamba Kekuasaan Berhenti

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo sempat mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19. 

Namun pada masa seperti ini, ia mempertanyakan tepat atau tidaknya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam diskusi yang digelar Poltracking Indonesia, Kamis (8/12).

Baca Juga: Jokowi Tiga Periode Kembali Digaungkan, Elite Megawati Keheranan: Jangan Khianati Kontrak Politik...

Dia sendiri mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin jelang berakhirnya 2022. 

Hal tersebut terbukti dari hasil survei Poltracking Indonesia, yang menunjukkan 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan.

Bahkan, dia mempertanyakan, apakah kepuasan publik tersebut berkorelasi terhadap keinginan masyarakat untuk terus dipimpin oleh Jokowi. Baik lewat perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode masa kepemimpinan.

Menurutnya, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun. Hal itu menyebabkan kerja-kerja dari pemerintahan tak maksimal dalam merealisasikan visi dan misinya.

"Kita sama-sama tahu, deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini," ujar Bamsoet.

Baca Juga: Lihat Anies Baswedan Dicaci, Eks Menterinya Jokowi; Dia Sahabat Saya, Jangan Dituduh Macam-macam!

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menanggapi, pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet terkait korelasi antara kepuasan publik dengan keinginan rakyat untuk dipimpin kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dia mencurigai, adanya pihak-pihak yang melakukan upaya tersebut agar terealisasi.

"Banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen-elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan Presiden dengan berupaya menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden," ujar Irwan lewat keterangannya, Ahad (11/12).

Tegasnya, upaya tersebut merupakan langkah yang menciderai demokrasi di Indonesia. Apalagi, jika upaya tersebut hanya dilakukan demi mempertahankan kekuasaan, yang nilainya sebagai sesuatu yang mengkhianati konsensus reformasi.

Baca Juga: Kurang Ketumnya NasDem, Padahal Megawati Hingga Prabowo Berani Hadiri Pernikahan Anak Jokowi

"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," ujar Irwan.

"Mari kita semua kawal presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya," sambung anggota Komisi V DPR itu.