Bawa Jajaran Jokowi, Geramnya Elite Megawati Dengar Ultimatum Bupati Meranti: Jangan Merusak...
Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu merespons keras pernyataan serta ancaman dari Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.
Dirinya tak habis pikir dengan ancaman dari kepala daerah tersebut yang berani menyatakan siap membawa daerahnya keluar dari pelukan Indonesia.
Menurutnya, hal ini sudah sangat tak etis bahkan terindikasi sudah melanggar sumpah janji jabatan sebagai seorang kepala daerah.
"Sebagai pejabat negara yang bertugas di daerah dan sebagai kepala daerah juga harus menghormati tatanan dasar bernegara," kata Masinton ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).
"Bicara tentang NKRI enggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain, itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," sambungnya.
Ia mengatakan, kepala daerah memang boleh memperjuangan aspirasi daerahnya. Namun, menurutnya, hal itu harus dilakukan dalam koridor ketatanegaraan yang jelas dan benar.
"Menurut saya memperjuangkan sesuatu tapi jangan memperjuangkan daerah, yes oke, sekencang apapun perjuangkanlah itu aspirasi daerah, tapi jangan merusak tatanan dasar bernegara kita atau sistem negara kita, yaitu NKRI," tuturnya.
Baca Juga: Diundang Hadir, Rizal Ramli Malah Kuliti Pernikahan Anak Jokowi, Elite Megawati: Dia Gak Punya Malu!
Lebih lanjut, Masinton menegaskan, bahwa Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian harus turun tangan merespons hal tersebut.
"Saya enggak tahu yah perlu minta maaf atau tidak, tapi menurut saya sih Mendagri harus merespons itu. Ya kan ada sumpah dan jabatan. Kalau ada pelanggaran sumpah dan jabatan kan bisa juga diberhentikan. Kalau memang ada terbukti ke sana yah (melanggar sumpah)," pungkasnya.
Sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak.
Baca Juga: Balik Ultimatum Bupati Meranti, Pemerintahan Jokowi Disorot Tajam: Jika Reaksi Penguasa Begini...
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti bahkan mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga, alias Malaysia.
Adil menyebut, DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau dikutip pada Senin (12/12/2022).
Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.
"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?" sambung Adil.
Baca Juga: Tajam! Pengamat Sebut Pernikahan Kaesang Bukti Nyata Jokowi 'Merakyat' Hanya Gimmick Semata!
"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil penuh amarah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
