Surplus 1,4 Juta KL, Bahlil Pastikan RI Setop Impor Solar di 2026!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor solar mulai 2026 setelah produksi dalam negeri mencatatkan surplus sekitar 1,4 juta kiloliter (KL). Keputusan ini diambil seiring optimalisasi kilang nasional dan keberhasilan program mandatori biodiesel B40 yang menyeimbangkan pasokan dan konsumsi solar domestik.

Ia menjelaskan, konsumsi solar nasional saat ini berada di kisaran 38–39 juta KL per tahun, sementara tambahan pasokan dari beroperasinya RDMP Balikpapan serta pencampuran B40 telah mendorong ketersediaan solar melampaui kebutuhan.

“Oleh karena kita surplus 1,4 juta kiloliter maka 2026 kita tidak lagi, saya ulangi tidak lagi kita melakukan impor solar,” tegas Bahlil, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (23/1/2026).

Baca Juga: Bahlil: Impor Solar 2026 Masih Dibuka untuk Kualitas Tinggi

Bahlil memaparkan, program B40 terbukti efektif menekan ketergantungan terhadap produk impor. Pada 2025, volume impor solar tercatat hanya sekitar 5 juta KL, jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan total nasional. Capaian ini ditopang oleh realisasi mandatori biodiesel yang mencapai 14,2 juta KL sepanjang 2025.

Menurut Bahlil, keseimbangan antara produksi dan konsumsi dalam negeri menjadi dasar utama penghentian impor solar pada 2026. Pemerintah, kata dia, secara khusus menargetkan penghentian impor solar dengan spesifikasi C48 (Cetane Number 48) karena pasokan domestik dinilai sudah mencukupi.

“Sekarang di 2026 kami rencanakan tidak lagi akan melakukan impor solar khususnya C48 karena antara konsumsi dan produksi dalam negerinya sudah seimbang seiring dengan blending dengan B40,” jelasnya.

Baca Juga: Impor Solar Terpangkas 3,3 Juta Ton Gara-gara B40, Bahlil Targetkan Setop di Semester II 2026

Namun demikian, pemerintah masih memerlukan waktu untuk sepenuhnya menghentikan impor solar dengan spesifikasi C51. Bahlil menyebutkan, penyesuaian teknis pada mesin produksi masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada paruh kedua 2026.

“Tetapi kalau C51 sekarang kita lagi mendesain mesinnya itu nanti di semester kedua baru tidak melakukan impor. Jadi semester satu tetap C51 tetap kita impor. Tapi volumenya tidak banyak,” tambahnya.

Penghentian impor solar ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi nasional. Kementerian ESDM bersama PT Pertamina juga telah menyusun roadmap 2027 untuk menekan impor produk energi lainnya.

Bahlil mengungkapkan, pada 2027 pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bensin dengan nilai oktan tinggi (RON 92, 95, dan 98) serta bahan bakar pesawat (avtur). Dengan strategi tersebut, impor energi akan difokuskan pada minyak mentah (crude oil) untuk kemudian diolah di kilang domestik.

“Agar 2027 betul-betul kita sudah tidak melakukan impor avtur, solar C51, kemudian bensin yang RON 92, 95, 98. Jadi tinggal kita impor itu yang RON 90 saja yang untuk subsidi,” pungkas Bahlil.