Sampai Ancam Angkat Senjata dan Eneg Lihat Kemenkeu, Pengamat Sebut Keluhan Bupati Meranti Beralasan: Masyarakatnya Miskin!

Publik dihebohkan dengan video yang menampilkan keberanian Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengkritik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya. Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.

Menanggapi hal ini, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Achmad menyinggung satu regulasi atau UU (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah) yang ia nilai jadi inti permasalahan keluhan yang buat heboh ini karena terkait pembagian antara pusat dan daerah.

“Daerahnya yang kaya akan minyak 85%nya ditarik ke pusat dan Meranti hanya mendapatkan jatah 15%nya. Sementara itu kondisi masyarakat di Meranti seperti yang disampaikan Bupati menurut data BPS mengalami miskin ekstrem dimana hampir 25% masyarakat Meranti berada di bawah kemiskinan ekstrem,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Rabu (14/12/22).

Baca Juga: Ancam Angkat Senjata Sampai Eneg Lihat Orang Kemenkeu, Ternyata Bupati Meranti Juga Berani 'Ribut' dengan Gubernur dan Menterinya Jokowi!

Hal ini makin relevan karena menurut Achmad berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin di Kabupaten Meranti pada 2021 tercatat masih ada sebanyak 48,50 ribu orang. Tercatat, pada 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Meranti tercatat sebanyak 47,10 ribu orang dan 2019 tercatat sebanyak 49,89 ribu orang.

“Jika dilihat dari persentasenya, jumlah penduduk miskin Meranti pada 2021 sebesar 25,68 persen dari total penduduk Meranti. Artinya, 1 dari 4 orang di Meranti terbilang miskin,” tambahnya.

Karenanya, Achmad menegaskan apa yang dikeluhkan Bupati Meranti terkait Dana Bagi Hasil (DBH) ini sangat beralasan dan wajar.

“Hal ini sangat tentu saja wajar membuat Bupati Adil sangat geram dengan hal tersebut. Ditambah wajar karena sikap pemerintah pusat yang tidak memberikan respon yang baik atas keluhan sang Bupati. Jika di daerah yang kaya SDA tapi masyarakat nya miskin apa bedanya pemerintah pusat dengan penjajah kolonial yang menghisap SDA di daerah dan membawanya ke negerinya dan membiarkan masyarakat di daerah tersebut mati kelaparan,” tambahnya.

Sebelumnya, Muhammad Adil di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel," kata Adil dalam video yang tersebar.

Baca Juga: Terbongkar! Refly Harun Blak-blakan Rahasia Mengapa Selalu Ada Lautan Manusia saat Anies Baswedan Lakukan Kunjungan, Ternyata…

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," tambahnya.

“Apa perlu Meranti angkat senjata," tanya sebagaimana dalam video yang tersebar.

“Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya eneg menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.