Drama Bupati Meranti, Data Besarnya Dukungan Pemerintahan Jokowi Dibongkar Habis: Bukankah Ini...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo kembali mencoba untuk meluruskan polemik terkait dengan pernyataan keras Bupati Meranti Muhammad Adil.

Polemik itu sendiri telah membuat masyarakat bahkan tokoh ternama menyorot tajam kinerja dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Perkara Meme Stupa Mirip Jokowi, Roy Suryo Terancam Pidana 1,5 Tahun Penjara!

Menyusul hal tersebut, Prastowo kali ini membeberkan bagaimana besarnya alokasi belanja pusat untuk wilayah dari kepala negara tersebut.

Hal tersebut dirinya ketahui setelah membandingkan jumlah dari alokasi untuk wilayah itu dengan pendapatan negara dari Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari data yang dibagikan, belanja kabupaten Meranti tahun sebelumnya adalah sebesar Rp1,1 Triliun.

Namun rupanya wilayah kepulauan tersebut menurut data hanya memiliki pendapatan sebesar Rp453 Miliar.

Dengan bahasa lain kata dia, jika seluruh pendapatan yang diperoleh pusat dikembalikan, nilainya tetap jauh lebih kecil dibandingkan alokasi Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Meranti.

“Bukankah ini justru menunjukkan dukungan Pusat yang sangat kuat untuk Daerah. Maka baik kalau kita bahas tuntas,” ucapnya dalam unggahannya, Kamis, (15/12/2022).

Menurutnya, itulah kegelisahan Pusat ketika mendapati fakta, otonomi daerah butuh penguatan. Salah satu strateginya adalah kebijakan fiskal yang berpihak pada penurunan ketimpangan/kemiskinan, penguatan kapasitas daerah melalui harmonisasi belanja yang efektif. Lahirlah UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD.

Baca Juga: Senggol Anies Pakai Narasi Radikal, Ruhut Sitompul Diingatkan Netizen Dulu Juga Pernah Hina Jokowi: Nanti Juga Tobat kalau Anies Presiden!

Pria kelahiran Gunungkidul Yogyakarta ini merincikan Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah.