Soal Pensiun Massal Dini Bagi PNS, Pengamat Minta Dilakukan Penuh Pertimbangan dan Pada Waktu yang Tepat: Bisa Menambah Kemiskinan Baru!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pensiun dini Massal bagi para Aparatur Sipil Negara (Asn) jadi pembahSan hangat di tengah publik. Pemerintah pun dikabarkan akan memulai pendataan jumlah ASN, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) untuk 10 tahun ke depan. Hasilnya akan menjadi acuan pemerintah untuk memulai proses penisun massal tersebut termasuk dalam hal ini, menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

Mengenai hal ini, Pakar Kebijkaan Publik dan Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Achmad mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dengan tepat langkah yang akan diambil.

Baca Juga: Program Anies Baswedan yang Ditenggelamkan Rezim Heru 'Orangnya Jokowi' Ternyata Punya Manfaat yang Nggak Main-main, Pengamat: Konyol!

“Rencana Amandemen UU 5/2014 harus dilakukan penuh pertimbangan dan pemilihan waktu yang tepat,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Jumat (23/12/22).

Bukannya tanpa alasan, Achmad berkaca pada pertumbuhan ekonomi yang menurutnya lambat di bawa 5 persen. Dikhawatirkan, pensiun massal sebagaimana yang direncanakan bakal menambah angka kemiskinan.

“Sebab bila ekonomi tumbuh lambat dibawah 5 persen, pensiun massal PNS tersebut menambah jumlah kemiskinan baru dan pengangguran massal,” jelasnya.

Sebagai informasi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya karena RUU ASN itu mengatur pensiun dini massal ASN.