Digembar-gemborkan Jadi Cawapres Anies, Pengamat Cium Aroma 'Skenario Politik' dalam Penggeledahan Kantor Khofifah

Penggeledahan ruang kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sejumlah pihak cukup politis. Meski sebenarnya, penggeledahan semacam ini sangat awam dijumpai pasca-OTT. Dalam kasus ini, OTT yang menjerat petinggi DPRD Jatim.

Khofifah akhir-akhir ini memang santer dibicarakan punya kans besar sebagai cawapres. Sebagai gambaran, posisi Khofifah sebagai seorang pemimpin wanita, berasal dari Jawa Timur, dan seorang muslimah NU dianggap mampu mendongkrak elektabilitas para kandidat bakal calon presiden.

Baca Juga: Ngomong Panjang Lebar Soal Anies Baswedan, Ruhut Sitompul Bilang Kader NasDem Anggap HTI-FPI Bukan Organisasi Terlarang: Ngeri Kali!

Yang paling santer adalah potensi mendampingi Bacapres 2024 dari Partai NasDem, Anies Baswedan. Hal inilah yang ditanggapi oleh Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

Dilihat di program Crosscheck di kanal YouTube medcom id, Ujang mencium adanya skenario politik di balik penggeledahan kantor Khofifah. "Di negara dunia ketiga, instrumen hukum masih bisa diintervensi oleh politik, termasuk di Indonesia," tegas Ujang, dikutip pada Minggu (25/12/2022).

Ujang lalu mengambil contoh Sylviana Murni yang disebut sempat dicari-cari kesalahannya ketika maju sebagai calon wakil presiden AHY di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Korupsi masjid lah, korupsi lain sebagainya, dan (ujungnya) tidak ada. Sampai hari ini tidak ada bukti, dan sekarang Sylviana Murni menjadi anggota DPD RI mewakili DKI Jakarta," jelas Ujang.

"Itu (contoh) instrumen hukum yang dimainkan untuk menggembosi pihak tertentu," tuturnya menambahkan. "Saya melihat, walaupun memang saya agak subjektif, kalau penggeledahan ruang Gubernur Jawa Timur, itu bagian dari skenario politik."

Ujang mendasarkan analisis ini pada fakta yang dijumpainya tidak lama sebelum penangkapan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Saya katakan ini adalah operasi hitam menjelang Pilpres. Lalu ada salah seorang menteri, meng-WA saya, dikirim link berita itu ke saya. Dia mengatakan, 'Seperti itu lah kira-kira'. Ya (membenarkan analisis saya)," terang Ujang.

Karena itulah, Ujang juga memiliki opini yang sama terkait penggeledahan ruang kerja Khofifah. Namun, Ujang juga tetap meyakini KPK telah bekerja sesuai rambu-rambu yang berlaku.

"Tetapi kita tahu juga, dalam banyak persoalan, kasus, kesempatan, KPK juga bermain di wilayah politik. Karena itu saya tidak aneh dan heran kalau masyarakat mengait-ngaitkan penggeledahan ruang kerja Gubernur dan masalah wakil presiden," kata Ujang.

Baca Juga: Netizen Komentari Ucapan Anies Baswedan: Gak Berani Ucapkan Selamat Natal, Atut Yaa?

Ujang menilai Khofifah memiliki sejumlah poin positif yang bisa menjadi daya tawar menarik di Pilpres 2024. "Dianggap belum ada masalah, maka dicarilah masalah-masalah itu. Nah kebetulan ada OTT yang terkait dengan Wakil Ketua DPRD tersebut," ungkap Ujang.

"Saya sih, mohon maaf, tanda petik ya, bisa saja bagian dari operasi politik. Karena di negara kita, instrumen hukum masih bisa diintervensi politik," lanjutnya.

Ujang lalu mengaitkan analisisnya tersebut dengan KPK yang juga mulai menyenggol Anies Baswedan, dalam hal ini untuk kasus Formula E.