Tatap 2023, Teten Masduki Beber 7 Program Prioritas Kemenkop UKM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa kementeriannya memiliki tujuh program prioritas pada tahun 2023. Program itu antara lain pendataan, digitalisasi, RUU Perkoperasian hingga layanan rumah produksi bersama.

"Kami mendorong tersedianya data UMKM by name by address dengan target pendataan pada tahun 2023 sebanyak 36 juta dan 65 juta pada 2024," kata Teten dalam agenda Refleksi 2022 Outlook 2023 Kemenkop UKM, Senin (26/12/2022).

Baca Juga: Dorong UMKM Lokal Kuasai Pasar Global, Pemerintah Batasi Produk Impor Masuk RI

Teten menambahkan, data sebanyak 36 juta merupakan target dari 10 juta data. Sementara 26 juta akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Pertanian sehingga target 65 juta data pada 2024 dapat tercapai. 

"Data tunggal ini penting untuk menyusun perencanaan program dan anggaran yang lebih tepat sasaran bagi UMKM, karena UMKM itu datanya sangat dinamis," katanya, menambahkan.

Kemenkop UKM, lanjutnya, akan terus melakukan koordinasi mendorong sejuta produk UMKM masuk dalam e-katalog LKPP agar bisa diakses kementerian/lembaga (K/L) dalam proses pengadaan barang/jasa.

"Ini dilakukan agar di tahun 2023, 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dialokasikan untuk UMKM," paparnya.

Selain itu Kemenkop UKM, jelas Teten, akan memperluas transformasi digital terhadap KUMKM pada 2023. Targetnya, secara nasional sekitar 24 juta UMKM onboarding digital dengan sinergi antar K/L sehingga 30 juta UMKM onboarding digital pada 2024 dapat terwujud.

Teten juga menjabarkan terkait kebijakan dalam level undang-undang menyangkut RUU Perkoperasian yang baru menggantikan UU No. 25 Tahun 1992.

"Terdapat tiga fokus pengaturan pada 3 hal yang terkandung dalam UU Perkooperasian yang baru meliputi perlindungan anggota dan koperasi, inovasi kelembagaan dan usaha koperasi, dan terakhir ekosistem perkoperasianm," terangnya.

Teten melanjutkan, dua program strategis berikutnya adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) akan diperbanyak menjadi 250 lokasi/koperasi untuk tahun 2023. Selain itu, Kemenkop UKM akan melakukan redesign PLUT-KUMKM atau pembentukan expert pool.

"Ini merupakan sarana pengembangan koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam memajukan potensi unggulan daerah, melalui penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan usaha pusat pengembangan produk unggulan daerah serta penyediaan marketplace dan publik space," papar Teten.

Untuk melengkapi itu semua, Teten menguraikan penambahan pembangunan rumah produksi bersama atau factory sharing untuk membantu para UMKM. 

"Di tahun 2023, kementerian memiliki target pembangunan 7 unit factory sharing yang tersebar di sejumlah daerah," imbuhnya.

Rincian pendirian factory sharing oleh Kemenkop UKM meliputi Sumatera Utara untuk cabai merah, Yogyakarta untuk susu, Kalimantan Selatan untuk karet, Bali untuk cokelat, Sulawesi Selatan untuk garam, Nusa Tenggara Timur untuk bambu, dan terakhir Jawa Baratuntuk kulit Garut.