17 Parpol Peserta Pemilu Telah Dicatat, Partai Gelora Tegas Minta KPU Bentuk Forum Adu Gagasan

Jelang masa kampanye politik pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, Partai Gelora mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat forum yang khusus untuk mengisi kekosongan jeda waktu 9 bulan pascapenetapan peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu.

Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai, KPU perlu menyiapkan forum semacam adu gagasan bagi 17 partai politik peserta Pemilu 2024.

Baca Juga: 'Capresnya' Jokowi Tidak Bisa Menang Disebut Jadi Sebab Gerakan Tunda Pemilu Masif Dilakukan, Rocky Gerung Blak-blakan: Ganjar Pranowo!

"Peserta Pemilu 2024 sudah ditetapkan, sementara kampanye baru mulai bulan November 2023, waktunya hanya 72 hari. Dari sekarang sampai waktu kampanye itu, sembilan bulan. Ada waktu kosong sembilan bulan, kita mau ngapain?  Kenapa waktu itu tidak dimanfaatkan untuk forum 17 parpol adu gagasan," kata Fahri dalam keterangannya, Senin (26/12/22).

Dia menilai, melalui forum adu gagasan tersebut, publik dapat mengetahui perbedaan antara parpol peserta pemilu yang satu dengan lainnya. Dengan begitu, tidak ada lagi pertanyaan yang hanya dialamatkan kepada partai baru mengenai perbedaannya dengan parpol lain. 

Bahkan, dia menilai banyak publik juga tidak mengenal penuh gagasan-gagasan dari partai politik lama.

"Nah sekarang pertanyaannya, apa medium dari penyelenggara pemilu yang bisa diberikan kepada 17 partai politik, untuk mempresentasikan atau memaparkan perbedaan mereka antara partai lainnya, termasuk Partai Gelora," katanya.

Fahri menuturkan, forum bisa juga digunakan untuk mensosialisasikan calon presiden dari partai politik yang didukung. Dia menilai, hal tersebut bisa mengakomodir tindakan kasak-kusuk partai politik yang menjual tiket Pilpres.

Dia menyebut hal tersebut sebagai politik dagang sapi yang jelas tidak mendidik masyarakat.

Baca Juga: Wah Bukan Ganjar Pranowo, Kode Elite Gerindra Akan Siapa Duetnya Prabowo: Sudah Jadi Kesepakatan...

"Jadi 17 parpol nantinya bisa menunjuk jubir untuk urusan parpol dan jubir untuk capres. Nah, hal-hal seperti itu yang harus difasilitasi KPU. Kalau KPU tidak bisa biar wartawan DPR saja yang menyelenggarakan forum 17 parpol itu, KPU tinggal memberikan rekomendasi saja," katanya.