Isu Dekret Penundaan Pemilu, Pengamat Sangat Menyayangkan: Jika Benar, Jokowi Dicatat Semi Otoriter!
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk medorong industri pengolahan dalam negeri. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Lebih lanjut, Benny menyebutkan bahwa orang-orang yang protes mengenai penundaan pemilu bakal ditangkap. "Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya," kata Benny.
"Tidak usah tunggu tahun depan lah, kalau mau tangkap kita siap ditangkap," tambahnya.
Wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu bermula dari pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Bamsoet menyebutkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, akan ada banyak potensi masalah di balik penyelenggaraan Pemilu 2024.
Selain Bamsoet, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti juga menggaungkan wacana menambah masa jabatan Presiden Jokowi. La Nyalla menyebut pihaknya meminta periode jabatan Jokowi ditambah selama proses addendum UUD 1945 berlangsung demi mengembalikan konstitusi Indonesia ke jalur yang benar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
